JICT Pacu Percepatan SDGs Jakarta Utara Tercapai 5 Tahun

JICT Pacu Percepatan SDGs Jakarta Utara Tercapai 5 Tahun

JAKARTA – PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menginginkan SDGs (Sustainable Development Goals) bidang pendidikan di Jakarta Utara terwujud dalam 5 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, JICT telah mengembangkan sekolah informal Rumah Belajar (RumBel) dalam skala besar dan profesional.

“Bagaimana membangun sebuah sekolah informal dengan latar belakang siswa siswi yang rendah motivasi sekolah, tapi harus memiliki kurikulum handal. Ini tantangan buat kami dalam mendukung SDGs,” ujar Manager Corporate Affairs Indira Lestari dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut saat menghadiri Jambore RumBel Nasional 2017 di Bogor, Ia mengungkapkan di hadapan 300 siswa dan guru Rumah Belajar JICT, agar para lulusan handal, dituntut sinergi aktif dan kreatif guru bersama tim pendamping. “Apakah konsep green atau kurikulum berbasis IT terbaru yang diadopsi RumBel JICT, tapi dapat diimplementasi efektif,” ungkap Indira.

Dengan cara itu, kata Indira, akan ada manfaat edukasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta Utara secara langsung. “Dari implementasi program pendidikan JICT bisa membantu pemerintah mewujudkan SDGs dan bermanfaat kepada masyarakat,” tutup dia.

Indira pun memberi apresiasi kepada para guru dan pendamping yang sudah merealisasikan program pengembangan pendidikan masyarakat tersebut. “Jadi program ini telah mencetak ribuan lulusan siswa di Jakarta Utara. Ini bentuk mutualisme perusahaan dan masyarakat serta pemerintah daerah,” tutupnya.

Sejak tahun 2007, JICT telah mendirikan puluhan Rumah Belajar di 3 Kecamatan yakni Tanjung Priok, Cilincing dan Koja. Selain itu, beberapa kelas jauh juga didirikan untuk menjangkau anak didik yang tinggal jauh dari lokasi RumBel utama. Total peserta didik RumBel JICT sampai tahun 2017, mencapai 4.649 anak.

>>SUMBER<<

Advertisements

JICT Punya Layanan Baru Jelang Akhir Tahun

PHOTO: Melihat Suasana Pelabuhan Terminal Peti Kemas Koja

Jakarta – PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok, Jakarta Utara akan kembali menerima layanan kapal baru tujuan Intra Asia mulai Kamis 23 November 2017.

Pelabuhan petikemas terbesar se-Indonesia ini melayani rute Taiwan-Hong Kong-Indonesia atau THI dari gabungan perusahaan pelayaran Yangming dan TS. Line.

Adapun kapal perdana ‘Princess of Luck’ milik Yang Ming telah bersandar tepat pukul 00.00 WIB. Kapal berbendera Cyprus ini diketahui memiliki bobot mati 24.346 dwt.

Rencananya JICT melayani rute Taiwan-Hong Kong-Indonesia dalam setiap minggu yaitu dimulai Rabu hingga Jumat dinihari. Adapun dalam satu minggu, JICT mampu menangani 35-40 Kapal.

Selain rute Asia, kapal Prince of Luck juga melayani rute meliputi Jakarta-Semarang-Surabaya-Kaohsiung-Hongkong-Shekou Container Terminal.

Direktur Operasional JICT Kim Chang Su mengatakan, pihaknya akan terus berupaya memberi pelayanan baik kepada pelanggan. Apalagi ketika kapal bersandar di Indonesia.

“Kami berharap kerjasasama ini bisa menguntungkan semua pihak,” kata Kim dari atas kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, seperti ditulis Jumat (24/11/2017).

Turut hadir di atas kapal saat penyambutan kedatangan kapal perdana yakni Direktur Operasi JICT CS Kim, General Manager Yang Ming Santos Chu, Owner Representative TS Line Hank Liang dan Senior Manager Marketing JICT Yanti Agustinova.

Wakil Presiden Direktur JICT Riza Erivan mengatakan, Kedatangan kapal-kapal baru ke JICT adalah bentuk kepercayaan terukur dari pelanggan.”Bagi JICT, pelayanan yang utama. Kapal-kapal tujuan internasional ini harus dapat dilayani dengan baik,” tutur Riza.

>>SUMBER<<

Pekerja JICT Sudah Dapat Bonus Rp 47 M, Demo Supaya Ditambah

Sekitar 600 pegawai PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) ikut mogok kerja. Aksi mogok kerja ini dilakukan untuk menuntut hak-hak para pekerja JICT, antara lain tambahan bonus tahunan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan program tabungan investasi (PTI).

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memenuhi seluruh kewajiban kepada para pegawai JICT. Pembayaran bonus 2016 sudah dilakukan pada April 2017 lalu sebesar Rp 47 miliar.

“Kalau bonus, kita mulai dari bonus kan sebetulnya sudah ada aturannya. Bonus ada aturannya berapa persen kali profit before tax. Kita sudah bayar tanggalnya awal Mei-April udah bayar Rp 47 miliar,” ujar Riza saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Riza menambahkan, tuntutan pegawai JICT meminta bonus tambahan lantaran lebih kecil dari tahun lalu tidak bisa dipenuhi. Hal ini disebabkan biaya operasional mengalami peningkatan, meskipun juga diikuti peningkatan pendapatan.

“Saya mungkin enggak ingat angkanya, mungkin lebih besar ya. Pendapatan naik, cuma cost lebih tinggi. Memang revenue naik tapi cost tinggi, profit-nya turun,” tutur Riza.

Mengenai tuntutan hak pegawai JICT berupa tabungan investasi, ia mengungkapkan bahwa kinerja pegawai yang tidak baik maka tidak mendapatkan hak tersebut. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dengan pegawai.

“Tabungan investasi udah jelas aturan main, ada skala kalau produktivitas A sampai B sekian. Mereka enggak sampai skala itu bagaimana mau dibayar,” ujar Riza.

>>SUMBER<<

Pengusaha Minta Aksi Mogok Kerja JICT Tak Terulang Lagi

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengapresiasi semua pihak, termasuk manajemen PT Jakarta International Container Terminal, dalam mengantisipasi mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja JICT (SP JICT). Mogok kerja yang dimulai pada Kamis, 3 Agustus 2017, sudah berakhir pada Senin kemarin.

“KADIN mengapresiasi langkah semua pihak, pemerintah, direksi JICT, pekerja JICT, dan pihak pengusaha yang telah membantu sehingga mogok kerja ini bisa dihentikan,” jelas Rico Rustombi, Ketua Kadin Bidang Logistik dan Supply Chain, Rabu (9/8/2017).

Rico berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, karena berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Dengan ada mogok kerja, arus masuk dan keluar barang di pelabuhan pasti terganggu. Kondisi seperti itu, menurut Rico, tidak disukai para pengusaha dan investor.

“Sangat penting untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dari sektor logistik terhadap produk domestik bruto (PDB). Saran dan harapan KADIN tentu mogok kerja tidak boleh terjadi kembali di kemudian hari,” tegas Rico.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, bersyukur dengan berakhirnya mogok kerja karyawan JICT.

Dia menambahkan, kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok akan kembali berjalan normal. Kondisi yang kondusif tersebut pastinya membuat pengusaha tenang.

“Kami mengapresiasi langkah antisipatif stakeholderpelabuhan, baik Kemenhub, JICT, Pelindo II dan aparat keamanan untuk mengalihkan sementara aktivitas bongkar muat ke terminal lainnya. Sehingga tidak terjadi stagnasi arus barang ekspor impor,” ucap Carmelita.

Tidak hanya para pengusaha, Wakil Direktur Utama PT JICT Riza Erivan menyatakan, semua pelayanan kepada pelanggan JICT tetap berjalan lancar dan optimal selama periode mogok pekerja. Dukungan dari para pemangku kepentingan dan pekerja yang tidak ikut mogok menjadikan JICT tetap solid.

Riza juga menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pemangku kepentingan seperti Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, kepolisian Polres Tanjung Priok, Instansi Bea Cukai, teman-teman media, pekerja JICT, dan segenap elemen masyarakat lainnya. Dukungan dan kerja sama yang solid membuat JICT berhasil mengatasi situasi sulit dengan baik.

PT JICT sangat berharap, setelah mogok kerja ini berhenti agar tidak ada lagi kampanye-kampanye yang mengundang kegelisahan para pelanggan JICT dan para pengguna jasa di pelabuhan Tanjung Priok.

“Sebaiknya seluruh pekerja JICT sudah mulai kembali fokus bekerja membangun JICT untuk lebih maju,” tegas Riza.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/3051786/pengusaha-minta-aksi-mogok-kerja-jict-tak-terulang-lagi

Pekerja JICT mengakhiri aksi mogoknya

JAKARTA. Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) memutuskan menghentikan aksi mogok mereka. Sebelumnya, aksi mogok SP JICT direncanakan berlangsung mulai Kamis (3/8) hingga Kamis mendatang (10/8).

“Sejak 2014, kita berjuang agar JICT kembali ke tanah air. Rangkaian aksi kita untuk mencapai kemandirian nasional memang banyak rintangan, namun aksi kita akan selalu menuju ke arah cita-cita pekerja, nasionalisasi JICT!” tegas Nova Sofyan Hakim, Ketua SP JICT dalam keterangan tertulis, Senin (7/8).

Lewat keterangan tertulis itu pula, Nova dan kawan-kawannya menyatakan untuk mengakhiri aksi mogok per Senin (7/8) pukul 16.00. “Saya, menginstruksikan kepada semua anggota untuk kembali bekerja. Kita berikan pengabdian terbaik, dengan tetap menggalang perjuangan dan gerakan bersama berbagai elemen bangsa untuk menyelamatkan aset nasional, #SaveJICT,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) SP JICT, Firmansyah mengaku, dirinya dan kawan-kawan yang melakukan aksi mogok tidak mendapatkan jalan keluar atau solusi atas tuntutan mereka. “Tidak ada kesepakatan dan kami tidak melihat itikad baik direksi untuk melakukan perundingan dan yang lainnya. Menghentikan aksi mogok ini merupakan inisiatif kami,” ungkapnya.

Firman mengatakan, pihaknya diintimidasi oleh kerugian triliunan yang dialami oleh pengguna jasa pelabuhan. Seolah-olah kondisi tersebut timbul akibat aksi mogok mereka. Selain itu, SP JICT juga mendapat masukkan dari pihak eksternal, seperti pemerintah untuk segera kembali bekerja demi kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Kepentingan yang lebih daripada permasalahan kami ya soal kelancaran arus barang. Langkah ini kami ambil agar arus barang di pelabuhan bisa lancar kembali seperti semula,” jelas Firman saat dikonfirmasi KONTAN.

Selanjutnya, Firman menjelaskan, ia dan kawan-kawannya akan tetap melanjutkan perjuangan mengawal proses perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchison Port Holding (HPH). “Kami Akan lanjutkan perjuangan dengan instrumen lain, selain aksi mogok,” terangnya.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan memantau dokumen audit JICT yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat terkait.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh KONTAN, Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan menegaskan, pihak manajemen belum menawarkan perundingan apa pun pada pegawai, terhitung sejak aksi mogok dimulai. Ia pun juga tidak mengetahui alasan pasti, mengapa mendadak anggota SP JICT yang semula mogok menghentikan aksinya.

“Kami tidak menawarkan apa pun. Tidak ada perundangan atau apapun yang ditawarkan. Tau-tau mereka berhenti mogok sendiri,” ujarnya.

Selama ini, SP JICT yang melakukan aksi mogok mempermasalahkan perpanjangan kontrak JICT dengan HPH pada tahun 2019 mendatang. Perpanjangan kontrak tersebut akan menggelontorkan dana sekitar US$ 85 juta. Firman menjelaskan, dana tersebut disinyalir bakal merugikan negara dan memotong hak upah seluruh pekerja.

>>SUMBER<<

Namarin : Perpanjangan Kontrak Batal, JICT Bisa Digantikan Perusahaan Lain

Penolakan Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap perpanjangan kerjasama pengelolaan terminal dengan PT Pelindo II bakal berdampak buruk terhadap perusahaan itu.

Soalnya, jika perpanjangan kerjasama dibatalkan, pengelolaan dermaga yang menjadi terminal petikemas PT JICT saat ini akan kembali ke PT Pelindo II pada tahun 2019.

Direktur Namarin Institute Siswanto Rusdi mengungkapkan, sangat terbuka bagi Pelindo II mencari patner lain untuk mengelola terminal ex JICT. Hal itu terjadi jika perpanjangan kerjasama dibatalkan seperti keinginan sekelompok pekerja di SP JICT.

“Jika perpanjangan kontrak kerjasama batal, para pekerja PT JICTitu tidak akan punya kerjaan lagi, kan dermaganya di kembalikan ke Pelindo II saat kontrak berakhir di tahun 2019. Lalu akan bekerja dimana pekerja JICT yang berpenghasilan besar itu,” ungkap Siswanto Rusdi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Siswanto menegaskan, sangat tidak benar bila perpanjangan kerjasama antara JICT– Pelindo II dibatalkan, pengelolaan terminal petikemas terbesar ini akan langsung secara otomatis menjadi milik merah putih dalam artian dikelola langsung oleh PT JICT seperti dikampanyekan SP JICT.

Menurut Siswanto, jika kontrak kerjasama JICT-Pelindo II berakhir tahun 2019, secara hukum perseroan, PT JICT sebagai badan hukum masih akan tetap ada dan kecil kemungkinan bagi Pelindo II untuk membeli saham Hutchison Port Holding (HPH) di PT JICT. Sebaliknya, HPH juga mustahil menghibahkan sahamnya ke Pelindo II ataupun Kopegmar.

“Dengan tidak memiliki hak pengelolaan dermaga milik Pelindo II, PT JICT tidak mempunyai bisnis lagi dan hanya berisi karyawan bergaji mahal dan tukang protes. Mana ada investor yang mau membeli perusahaan seperti ini,” tegas Siswanto.

Pengamat industri kemaritiman ini menilai, kondisi JICT yang tidak bisa beroperasi itulah yang justru diharapkan segelintir pekerja di SP JICT. Karena situasi itu mengharuskan PT JICTmelakukan rasionalisasi.

Sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja JICT, jika rasionalisasi dilakukan, perusahaan harus membayar sejumlah kompensasi yang nilainya fantastis.

“Sesuai PKB setiap pekerja yang terkena rasionalisasi rata-rata bisa mendapat 4-6 miliar di 2019 saat kontrak berakhir. Artinya untuk 700 pekerja JICT biaya rasionalisasinya mencapai lebih 3 triliun” ungkap Siswanto.

Sesuai skenario SP JICT, setelah mendapatkan pesangon dari program rasionalisasi PT JICT, ex pekerja JICT ini berharap dapat dipekerjakan di perusahaan pengelola dermaga Pelindo II yang sudah dikembalikan JICT tadi. “Tapi saya yakin tidak ada perusahaan yang mau menerima pekerja eks JICT yang sudah tidak produktif dan terlalu banyak menuntut. Pasti pilih cari pekerja baru yang gajinya lebih terjangkau dan tidak mempolitisasi perusahaan,” ujarnya.

Skenario SP JICT membangkrutkan PT JICT dengan menolak perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II jelas merugikan negara.

Itu sebabnya, lanjut Siswanto, perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II adalah opsi terbaik. Pelindo II menjadi pemilik mayoritas di JICT dan mendapatkan biaya sewa dermaganya sebesar US$ 85 juta atau hampir Rp 1 triliun per tahun. Dana tersebut bisa digunakan untuk investasi di tempat lain oleh Pelindo II.

“Pemerintah, DPR dan masyarakat jangan terperdaya isu-isu sesat. Batalnya perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II justru akan merugikan negara, dan menguntungkan segelintir pekerja di JICT yang sudah berpenghasilan ratusan juta rupiah,” imbuhnya.

>>SUMBER<< 

Hari Kedua Mogok, SP JICT Tetap Dicuekin, Pelayanan Kapal Normal

Hari kedua aksi mogok kerja Serikat Pekerja Jakarta International Countainer Terminal (SPJICT) terus berlangsung, namun pihak manajemen tetap “cuek” dan membiarkan para karyawan yang memilih mogok melanjutkan aksinya. Ditengah aksi mogok kerja itu, pelayanan kapal tetap berjalan normal di empat terminal.

Para karyawan yang ikut ikut mogok bersama SPJICT msih berharap ada ruang bagi mereka untuk melakukan negosiasi, namun pintu itu seperti sudah tertutup. Pihak manajemen tetap memilih mengalihkan seluruh kapal yang masuk ke terminal lain di Tanjung Priok di luar JICT.

Direktur Lalulintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bay M Hasani mengatakan, aksi mogok dan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak pekerja. Namun pemerintah juga berkepentingan untuk memperlancar pelayanan.

“Karena itu hasil koordinasi disepakati bersama seluruh kapal yang masuk ke JICT dialihkan ke empat terminal  yang telah disiapkan. Biarkan aksi berlangsung, tapi layanan bongkar-muat tetap berjalan normal,” kata Bay.

Soal potensi kerugian yang akan diderita pihak manajemen JICT, adalah masalah internal. “Buat kami yang penting pelayanan tetap berjalan tanpa ada halangan,” jelas bay.

Nyatanya, sampai hari kedua, pelayanan kapal tetap berjalan normal dan tidak ditemukan adanya hambatan signifikan di lokasi. Setidaknya, sampai 10 Agustus 2017, akan masuk sebanyak 20 kapal, yang pelayanannya dibagi ke empat terminal.

“Silahkan saja mereka melanjutkan aksinya,” kata Bay.

Terkait aksi mogok kerja itu, Wakil Direktur PT JICT Riza Erivan mengatakan mereka yang ikut aksi mogok lanjutan makin berkurang, karena sejumlah karyawan lebih memilih bekerja dan meninggalkan aksi mogok bersama SPJICT.

Kata Riza, makin berkurangnya karyawan yang ikut aksi mogok terlihat dari surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Pihak manajemen sejak 1 Agustus 2017 telah mengedarkan surat bagi karyawan yang tetap bekerja untuk menandatangani surat edaran dan pihak manajemen berjanji akan melindunginya secara hukum.

Ada tiga hal penting yang termuat dalam surat edaran itu. Pertama manajamen memberikan surat pernyataan kepada pekerja yang isinya berkaitan dengan akan ikut mogok atau bekerja.

Kedua, bagi pekerja yang ingin menandatangani surat pernyataan bisa menyerahkan formulirnya ke manajemen mulai 1 Agustus sampai 2 Agustus 2017 pukul 06.00 WIB.

Ketiga, manajemen akan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja JICT yang menandatangani surat pernyataan tidak ikut mogok dan tetap bekerja.

Direksi memberikan apresiasi terhadap sikap dan sportif pekerja yang mendukung operasional perusahaan. “Mereka yang mau bekerja ini tahu hak dan kewajibannya,” kata Riza dalam keterangan tertulisnya.

Direksi JICT berharap para pekerja kembali menjalankan aktivitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan, karena aksi mogok kerja yang dilakukan SP JICT ini tidak hanya merugikan ekonomi negara dan pemegang saham, yang notabene adalah BUMN, namun juga pekerja.

Jika perusahaan rugi dampaknya juga tidak baik bagi pekerja. “Penghasilan mereka dapat berkurang. Hentikan aksi mogok itu dan kita sama-sama bekerja keras lagi,” jelasnya.

>>SUMBER<<