Pansus Pelindo II Jangan Terjebak Persoalan Politik

1706521RJ-Lino780x390

DPR diminta tak terjebak persoalan politik dalam mengusut berbagai masalah yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia II. Pansus PT Pelindo II yang telah dibentuk DPR seharusnya fokus pada penyelesaian persoalan hukum dan ekonomi.

Jika pansus dijadikan alat politik oleh sekelompok elite, dikhawatirkan tujuan pembenahan di PT Pelindo II, seperti perpanjangan kontrak dan dwelling time tak akan tercapai.

“Pansus harus fokus pada pengumpulkan fakta, mencari akar permasalahan, serta solusinya. Kalau diarahkan untuk ‘menarget’ orang atau kelompok tertentu, akar permasalahannya enggak akan selesai,” kata Pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Rahmat Bagja saat dihubungi, Minggu (18/10/2015).

Selain merusak stabilitas politik, lanjut dia, penargetan pihak tertentu dalam Pansus PT Pelindo II juga berimbas pada persoalan ekonomi. Situasi tersebut bisa membuat situasi Indonesia menjadi gaduh.

Akibatnya, kepercayaan dunia usaha dari luar maupun dalam negeri akan menurun, khususnya dalam sektor industri dan perdagangan.

“Melihat potensi masalah yang ada, pemerintah harus ikut mengawal pansus ini. Sinergi pemerintah dan DPR sangat diperlukan agar pertarungan politik dalam pansus tak merusak iklim ekonomi. Terlebih, Presiden Jokowi kerap mendengungkan perbaikan di sektor pelabuhan,” ujarnya.

Bagja pun menilai, saat ini ada satu parpol yang berusaha menarik pansus ini ke politik, yakni PDI-Perjuangan.

Dia melihat PDI-P lebih menarget pada orang per orang dibandingkan pembenahan secara keseluruhan di internal PT Pelindo II.

“PDI-P ini sudah lah tinggalkan saja, PDI-P enggak jelas karena membuat pansus terlau politis,” ujarnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/10/18/16384751/Pansus.Pelindo.II.Jangan.Terjebak.Persoalan.Politik

Advertisements

Distribusi Barang Via Laut Baru 9 %, darat 90 %

images (1)

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo/IPC), RJ Lino mengungkapkan data yang mengejutkan. Indonesia yang merupakan negara maritim ternyata total aktivitas pendistribusian barang menggunakan jalur laut hanya 9%. Sedangkan 90 Persennya menggunakan jalur darat dan 1 Persen menggunakan kereta api.

Untuk itu Lino meminta pemerintah memanfaatkan jalur laut semaksimal mungkin. Jika ativitas pendistribusian via laut bisa ditingkatkan hingga 50%, maka akan menghemat Rp 300 triliun dari total biaya logistik nasional. Saat ini biaya logistik mencapai 24,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)

“katakanlah 50 persennya pindah ke laut, artinya kita akan bisa menghemat Rp 300 triliun. Artinya sama dengan menghemat biaya logistik sebesar 3.69 persen dari PDB” kata Lino.

Selain mendorong pemanfaatan jalur laut, Pelindo II juga akan mengembangkan sistem pengangkutan kontainer berbasis jalur sungai (inland access waterway). Jalur tersebut sepanjang 40 kilometer (km) dari Tanjung Priok ke Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat.

Sistem transportasi ini akan memanfaatkan jalur kanal yag pernah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yakni Cikarang Bekasi Laut (CBL) melewati Marunda, Jakarta Utara.

Kanal yang dibangun akan menjadi jalur transportasi yang bisa dilewati kapal tongkang berkapasitas muatan maksimal 60 kontainer. “Inland access waterway ini akan menjadi jalur angkutan tongkang dari Tanjung Priok ke Cikarang. Di Cikarang akan dibuat dermaga, dan nanti disambung dengan railway.”

Untuk estimasi biaya mencapai Rp 1 Triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kanal dan memperdalam kali.