Pelabuhan Milik Publik, Bukan Punya SP JICT, Setop Kebiasaan Menyandera

WhatsApp Image 2017-07-31 at 17.13.43

JAKARTA –  Kebiasaan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT)  menyandera terminal dengan aksi mogok mendapat sorotan dari direksi JICT. Sebab mengganggu aktivitas di pelabuhan.

“Selain mengganggu pengguna jasa, juga mengancam aktivitas ekonomi logistik secara nasional,” ujar Direktur Namarin Siswanto Rusdi saat dihubungi di Jakarta, Senin (31/7/2017).

“Pelabuhan itu milik publik, bukan miliknya SP JICT. Jangan sandera terminal dengan ancaman mogok terus-menerus,” kata  Namarin Siswanto Rusdi  terkait rencana para pekerja itu yang akan mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017.

Menurut dia, pihaknya merasa prihatin atas perkembangan yang ada. Sebab  bila mogok terjadi,  hal itu dapat memengaruhi pelayanan terhadap pengguna jasa yang bersandar di terminal PT JICT.

“Terminal tersebut merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan kepelabuhanan atau logistik yang lebih luas, aksi mogok dipastikan akan mengganggu operasional fasilitas terkait,” katanya.

Rusdi menilai apa yang terjadi saat ini  tak lebih dari kegaduhan SP  dengan manajamen PT JICT terkait tuntutan mereka atas pembayaran bonus tahunan.

“Dalam setiap aksi mereka mengaku memperjuangkan kehendak dan selalu menggunakan jargon untuk ‘kepentingan nasional’ dan mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika tuntutannya tidak disetujui,” katanya.

Beberapa waktu sebelumnya, kata Rusdi, SP JICT juga merencanakan aksi yang sama, tetapi  batal digelar setelah berunding dengan pihak manajemen PT JICT.

Oleh karena itu, Rusdi menilai ancaman mogok sudah menjadi senjata SP JICT dalam memaksakan kehendak mereka dan mereka akan menyandera terminal peti kemas sebagai alat untuk negosiasi (bargaining). Karenanya, pada derajat tertentu, SP JICT sudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari hak yang diberikan oleh UU kepada mereka.

Ia juga menambahkan aksi mogok yang akan dilakukan oleh SP JICT kehilangan semua alasan pembenar.

“Semua orang tahu pendapatan pekerja JICT paling tinggi se-Indonesia. Sehingga, keinginan mereka yang meminta perbaikan kesejahteraan melalui bonus terasa menampar harga diri pekerja lain yang masih berkutat memperjuangkan hak normatif mereka,” kata Rusdi.

Jadi, lanjutnya dia berharap SP JICT berhenti membodohi publik dengan aksi mereka yang selalu dibungkus nasionalisme itu sehingga jangan sampai publik muak dengan mereka.

Karena itu, sekali lagi dia meminta SP JICT mengurungkan niat menggelar aksi mogok dan fokus bekerja demi kelancaran proses bongkar-muat peti kemas di Tanjung Priok.

“Dengan bekerja benar para pekerja JICT akan dinilai publik sebagai manusia yang bersyukur atas kesejahteraan yang telah dinikmati selama ini,” demikian Siswanto Rusdi.

Siapkan antisipasi

Sebelumnya, PT JICT telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar tetap bisa melayani seluruh pelanggan menyusul rencana aksi mogok kerja Serikat Pekerja JICT pada 3-10 Agustus 2017.

Direktur Utama PT JICT Gunta Prabawa menyatakan demi menjamin kelancaran proses kegiatan bongkar muat dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, maka pihaknya telah memiliki rencana darurat (contingency plan).

“Kami menyiapkan rencana kontingensi guna menjamin kelancaran proses kegiatan bongkar muat dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang menurun, yaitu melakukan langkah-langkah pengalihan layanan pelanggan ke terminal lain di Tanjung Priok,” kata Gunta Prabawa.

Sementara itu, untuk menghindari aksi mogok kerja pekerja, Dewan Direksi JICT juga telah menyampaikan surat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Utara untuk melakukan mediasi dengan SP JICT.

“Langkah ini dilakukan kami untuk mencari solusi terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan,” kata Gunta.

Direksi JICT turut menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan SP JICT dan mengklaim sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.

Direksi telah memenuhi pembayaran bonus karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan telah menjalankan poin-poin kesepakatan di dalam risalah rapat pada 9 Mei 2017.

Dengan demikian, direksi menganggap aksi mogok kerja yang akan dilakukan Serikat Pekerja JICT pada tanggal 3 hingga 10 Agustus 2017 tidak sah dan berpotensi merugikan negara.

>>SUMBER<<

Advertisements

Kronologi Pekerja JICT Mogok, Tuntut Tambahan Bonus

WhatsApp Image 2017-07-28 at 16.08.24

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menegaskan telah memenuhi pembayaran bonus karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hal ini menyusul rencana mogok kerja Serikat Pekerja (SP) JICT di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 3-10 Agustus 2017.

Direktur Utama PT JICT, Gunta Prabawa, turut menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan SP JICT yang terus memaksakan kehendak. Padahal, Direksi JICT merasa sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Dewan Direksi JICT tidak pernah mengingkari kesepakatan sebagaimana dituduhkan SP JICT.

“Direksi telah memenuhi pembayaran bonus karyawan sesuai dengan PKB, dan telah menjalankan poin-poin kesepakatan di dalam Risalah Rapat pada 9 Mei 2017. Jadi aksi mogok tidak sah dan merugikan negara,” tegas Gunta dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Kuasa Hukum PT JICT, Purbadi Hardjoprajitno menjelaskan, aksi mogok kerja ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun oleh para karyawan. Dalam setiap melakukan aksi mogok kerja ini, selalu ada tuntutan dari mereka.

“Bertahun-tahun hal seperti ini terjadi, dimulai dari direksi berasal dari perusahaan Hutchinson Hong Kong. Apabila diancam, biasanya perusahaan akan memenuhi tuntutannya karena dinilai akan mengganggu pelayaran dan kinerja yang ada. Tidak heran bila aksi mogok kerja atau demo menjadi sebuah kebiasaan,” tegasnya.

Lebih jauh Purbadi, kini setelah konsensi baru saham Pelindo II dengan 51 persen dan Hutchinson 49 persen, lalu dengan perpanjangan konsensi baru, yaitu fee sekian juta dolar AS ke Pelindo. Para karyawan beranggapan pembayaran perpanjangan rental fee tersebut merugikan mereka.

Sebenarnya, fakta yang terjadi pada Mei 2017, lanjut Purbadi sudah ada bonus yang diberikan untuk karyawan sekitar Rp 47 miliar. Akan tetapi, dengan adanya perpanjangan rental fee yang dibayarkan Hutchinson untuk Pelindo ini, para karyawan menilai masih berhak menuntut tambahan bonus kembali, yaitu mencapai Rp 95 miliar.

“Bila tuntutan ini tidak dipenuhi merugikan mereka dan akan melakukan aksi mogok kerja,” ucapnya.

Menurut Purbadi, tuntutan ini ditolak oleh para pemegang saham, karena tidak ada dasar yang kuat. Perusahaan tidak menyetujui dan menolak permintaan karyawan tentang tambahan bonus, dengan alasan sudah diberikan pada Mei lalu sekitar Rp 47 miliar.

“Karyawan di JICT memiliki gaji selangit selama 4 tahun terakhir gaji naik rata-rata 20 hingga 25 persen setahun, atau 5 kali lipat lebih tinggi daripada inflasi selama periode 2012-2016,” katanya.

Berdasarkan dokumen keuangan dari JICT, level Staf menerima gaji mencapai Rp 35.909.547 per bulan atau Rp 430.914.570 per tahun. Untuk level Senior Staf, gajinya sebesar Rp 68.194.157 per bulan atau Rp 818.329.885 per tahun.

Sedangkan Supervisor memperoleh gaji Rp 60.195.282 dengan gaji per tahun Rp 722.343.389. Di level Supervisor Senior gajinya setiap bulan Rp 87.021.450 atau Rp 1.044.257.403 per tahun. Gaji Manajer setiap bulannya Rp 113.944.074 atau Rp 1.367.328.894 per tahun.

Untuk posisi Senior Manager, gaji setiap bulan Rp 132.654.358 dan Rp 1.591.852.301 per tahun. Untuk Kepengurusan Serikat Pekerja karyawan JICT adalah mulai posisi Staf memiliki gaji Rp 62.919.128 per bulan atau Rp 755.029.540 per tahun.

Untuk posisi Supervisor sebesar Rp 65.092.874 per bulan atau Rp 781.114.498 per tahun. Adapun untuk posisi Manager bergaji Rp 105.864.853 per bulan dengan gaji Rp 1.270.375.847 per tahun. Untuk posisi Senior Manager gajinya Rp 115.145.495 per bulan dengan gaji Rp 1.387.745.942 per tahun.

Purbadi juga menerangkan besarnya dana fasilitas dan tunjangan untuk karyawan JICT. Mereka mendapat bantuan biaya pendidikan anak untuk masuk Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 3.000.000, SMP sebesar Rp 3.750.000, lalu SMA sebesar Rp 4.500.000, serta Universitas sebesar Rp 22.500.000.

Tak hanya itu, ada juga biaya prestasi anak untuk yang SD sebesar Rp 2.000.000, untuk SMP sebesar Rp 2.500.000, untuk anak SMA sebesar Rp 3.150.000 dan yang kuliah di Universitas bantuan biaya prestasi sebesar Rp 5.000.000.

Biaya bantuan buku-buku pada setiap semester atau setiap enam bulan juga ada. Untuk anak yang SD Rp 1.000.000, anak yang SMP sebesar Rp 1.350.000, lalu anak yang SMA sebesar Rp 1.650.000 dan yang kuliah di Universitas sebesar Rp 2.650.000.

Para pekerja juga mendapat tunjangan transportasi untuk level Staf hingga Senior Manager yaitu Rp 1.445.024 hingga Rp 7.654,458. Tunjangan lain juga diberikan sebesar Rp 2.250.000 untuk bantuan khitanan dan persalinan. Kemudian bantuan uang saku haji Rp 6.500.000.

“Dengan data ini membuktikan gaji selangit, mereka masih menuntut banyak sangat tidak masuk akal dan profesional,” jelasnya.

Berlangsungnya aksi mogok kerja para karyawan JICT ini, diakui Purbadi, karena adanya surat yang diberikan oleh SP JICT kepada JICT terkait rencana mogok kerja 3-10 Agustus 2017. Salah satu faktor penyebab mogok tersebut karena bonus yang diterima karyawan pada 2016 menurun sebesar 42,5 persen dibandingkan bonus pada 2015.

“Penurunan tersebut terjadi karena PBT (Profit Before Tax) JICT menurun dari US$ 66.335.734 pada 2015 menjadi US$ 44.198.502 pada 2016,” papar Purbadi.

>>SUMBER<< 

Wow, gaji level manager di JICT Rp 1,6 M per tahun

JAKARTA. Rencana mogok kerja Serikat Pekerja (JICT) SP JICT pada 3-10 Agustus nanti menuai kecaman banyak pihak. Pasalnya, ancaman mogok tersebut lebih didorong oleh keinginan SP agar direksi menambah bonus kerja. Padahal saat ini pendapatan pekerja JICT sudah termasuk yang terbesar di pelabuhan di Indonsia, bahkan Asia.
 
Dokumen gaji pekerja JICT yang beredar luas dikalangan wartawan menyebutkan, gaji pekerja JICT selama 4 tahun terakhir naik rata-rata 20-25% setahun, lima kali lipat lebih tinggi daripada inflasi selama periode 2012-2016.
 
Dokumen itu menyebutkan, strata gaji di JICT terbagi mulai level 4 (junior staf) hingga level 9 (senior manager). Seorang pekerja dengan level senior manager menerima penghasilan bersih Rp 1,6 miliar atau lebih dari Rp 133 juta per bulan.
 
Sementara pekerja level junior staf, level terendah di JICT, seperti bagian administrasi, memperoleh penghasilan hingga Rp 600 juta setahun atau lebih dari Rp 50 juta sebulan. Seluruh pajak penghasilan pekerja JICT tersebut dibayarkan oleh perusahaan.
 
Dan sepanjang tahun 2009-2016, gaji karyawan JICT pun naik tajam. Sebagai contoh, pada tahun 2009 seorang supervisor seperti ketua SP JICT Nova Hakim, menerima penghasilan bersih sebesar Rp 292 juta, sementara tahun lalu level tersebut penghasilannya sudah mencapai Rp 920 juta. Artinya, selama 7 tahun ini, penghasilan pekerja JICT naik 216% atau rata-rata 30% per tahun.
 
Terkait aksi mogok tersebut, SP JICT meminta direksi agar membayarkan bonus tambahan untuk kinerja 2016. Padahal pada 10 Mei 2017 lalu, direksi telah membayarkan bonus sebesar Rp 47 miliar kepada pekerja JICT. Penghasilan pekerja pun di tahun 2017 ini naik 4-5 lipat daripada inflasi 2016.
 
Sikap SP JICT yang terus memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan uang lebih besar dari perusahaan mendapat kecaman sejumlah pihak.
 
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi menilai sikap SP JICT untuk mendapatkan uang lebih besar tersebut sangat berlebihan. Ditengah situasi ekonomi yang sedang melambat saat ini, aksi mogok yang dilakukan pekerja justru akan memperburuk situasi. Apalagi tuntutan kesejahteraan yang disuarakan pekerja sudah dibayarkan perusahaan.
 
“Selama ini sudut pandang pekerja selalu pengen gaji tinggi, kerja ringan. Seharusnya pekerja memikirkan gimana caranya menaikkan produktivitas perusahaan, bukan justru menghancurkan perusahaan ditengah kondisi pasar yang lagi sulit,” ujar Sularsi, Kamis (27/6).
 
Sulastri bilang, SP seringkali bersebarangan dengan perusahaan dengan tuntutan sangat tinggi. Padahal untuk konteks JICT, dengan penghasilan ratusan, bahkan miliaran rupiah setahun, seharusnya pekerja sudah sangat bersyukur.
 
“Pekerja kan tidak punya saham, jika memang tidak sejalan dengan pemilik pilihannya ada dua, mengikuti aturan atau keluar. Bukan malah membuat perusahaan jadi mati, kepentingan individual seperti ini yang sangat berbahaya,” tegasnya.
 
Wakil Ketua Kadin Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan, Rico Rustombi, menyatakan rencana aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja JICT berpotensi menyebabkan terganggunya arus masuk dan keluar barang di pelabuhan.
 
“Mogok akan memberikan banyak kerugian kepada semua pihak, termasuk SP JICT sendiri. Apalagi penghasilan pekerja JICT sudah begitu luarbiasa, kok masih saja kurang.” kata Rico. #StopMogokJICT 

Kisah Kasih di Pelabuhan Priok

Capture

Pelabuhan Priok, di sana bukan hanya ada JICT dan sekelumit ‘ndumel’-nya Serikat Pekerja (SP) JICT yang nuntut kenaikan gaji lalu rama-ramai demo di jalanan dan sosmed mau bela aset negara.

Ternyata eh ternyata, disana juga, di Pelabuahan Priok ada kisah kasih sejoli beda profesi. Yang satu berstatus pekerja JICT yang provokasi demo naik gaji. Dan satu lagi berstatus sebagai pekerja terhormat di senayan.

Si pekerja di gedung senayan sejak tahun 2015 lalu aktif mengakomodir kegaduhan di Pelindo II, induk dari JICT, sampai kemudian terbentuklah Pansus Pelindo II.

Dari sanalah, kisah kasih dua sejoli beda profesi ikut bersemi seharum isu nasionalisme yang menyerbak untuk menutupi getolnya minta naik gaji.

Kabar teranyar, kedua sejoli kembali bertemu di konferensi pers bertajuk “Mengecam Gugatan JICT Terhadap Pekerja” tempo hari. Asyik boyyy…

Kedua sejoli makin kompak menolak JICT padahal ditemukan fakta bahwa sejak Oktober 2014 soal perpanjangan kontrak JICT dengan HPH sudah disetujui oleh SP JICT.

Disisi lain, SP JICT menolak dilakukan audit dana Program Tabungan Investasi (PTI) yang disalahgunakan untuk biayai aksi demo. Hak karyawan justru mereka yang potong.

Kisah kasih di Pelabuhan Priok hanyalah sekelumit cerita dibalik ngeyelnya SPJICT yang menuntut gaji naik dan bonus dibayar JICT padahal nilai kinerja mereka tak memenuhi syarat baik.*

Nova Hakim Biang Kerok Kekacauan JICT

8

Ketua Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) Nova Sofyan Hakim menjadi biang kerok yang membuat kekacauan di tubuh JICT. Dengan memperalat nama SP JICT, Nova Hakim leluasa bergerak untuk kepentingannya.

Tidak hanya menggiring dan memprovokasi pekerja lain untuk terus menuntut manajemen JICT lewat demo dan mogok kerja ternyata Nova Hakim cs diduga telah menyelewengkan dana program tabungan investasi  (PTI) yang menjadi hak  pensiun para karyawan JICT. Sampai 2015, dana PTI yang diberikan perusahaan ke karyawan mencapai 11 juta dollar atau lebih dari 140 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu di duga dipakai untuk membiayai aksi demo pimpinan Nova dan kampanye media yang menyedot dana puluhan miliar.

Teriakan isu nasionalisme dan penyelamatan aset negara, menolak konsensi Pelindo II dengan HPH yang didengungkan Nova Hakim hanya opera sabun demi menekan pemegang saham agar memenuhi kepentingan sekelompok orang di SP JICT.

Pasalnya di tahun 2014 tepatnya bulan Oktober, ternyata soal perpanjangan kontrak itu sudah disetujui oleh SP JICT. Di dokumen yang disebut Cikopo 7 Oktober 2014, disebutkan SP JICT akan mendukung dan mengawal proses perpanjangan konsesi JICT dengan empat syarat yakni jaminan kerja dan pola karir yang jelas, dinamis dan adil, jaminan pengembangan SDM yang setara dengan pekerja IPC, jaminan investasi dan pengembangan usaha perusahaan, dan jaminan tidak berkurangnya kesejahteraan pekerja.

Lho, kok teriaknya nasionalisme Bro?

Oleh alasan itulah, Nova Hakim sebagai pengurus SP JICT yang juga penanggungjawab koperasi pengelola dana pensiun selalu menolak keras dilakukan audit. Kabar terakhir, audit pengelolaan dana pensiun atau Program Tabungan Investasi (PTI) di JICT yang dikelola Koperasi Karyawan (Kopkar) JICT belum bisa dilaksanakan (sumber: inilah.com).

Nah, dana pensiun atau PTI adalah uang pensiun yang akan diberikan kepada setiap karyawan JICT yang purna tugas. JICT sebagai pemberi dana diwajarkan mengetahui laporan keuangan koperasi karyawannya, dikarenakan untuk menjamin dana yang diberikan masih masih sehat atau tidak.

Nova Hakim karyawan admin yang kini dekat dengan janda cantik di DPR, mulai kebingungan lantaran boroknya terbongkar.

Ngomong-ngomong, uang pensiun menguap kemana ya Bro?

SP JICT Berkilah (Lagi)

9

Gara-gara Kementerian Perhubungan mau menindak tegas berbagai pihak yang berdemonstrasi dan mogok kerja yang menganggu kegiatan ekonomi di sektor-sektor vital seperti pelabuhan, SP JICT berkilah (lagi).

SP JICT ini melakukan demo beberapa kali pada April dan awal Mei lalu. Yang mengemuka dari toa mereka, demo tersebut ditujukan untuk membela aset nasional padahal eh padahal terungkap latar belakang aksi mereka hanya karena urusan gaji dan bonus yang tidak diberikan oleh pihak manajemen JICT, itupun karena aturan pencairan nya tidak mampu dipenuhi oleh SP JICT.

Tepatnya, pada tanggal 28 April 2017, SP JICT mengirimkan surat pemberitahuan mogok kerja ke Direksi JICT. Di surat tersebut disebutkan SPJICT akan melakukan aksi industrial mogok kerja disebabkan tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan dengan Direksi JICT soal bonus tahunan pekerja.

Bahkan di tanggal 5 April 2017, SP JICT menuntut kenaikan gaji dan minta bonus lebih dari Rp 100 miliar yang ditolak Direksi JICT. Lalu mereka demo teriak-teriak soal nasionalisme menyelamatkan aset negara.

Baru di tanggal 9 Mei 2017, mogok kerja itu dibatalkan dan ternyata keputusan itu setelah ada pertemuan antara Board of Directors (BOD) JICT dengan SP JICT yang salah satunya ada kesepakatan pembayaran bonus tahun 2016 sebesar lebih Rp 47 juta. SP JICT pun kipas-kipas tuh. Endass…

Lalu, tanggal 19 Mei lalu seperti diberitakan salah satu media nasional, dedengkot SP JICT Nova Hakim masih berkilah saja kalo aksinya tidak untuk mengganggu objek vital nasional, tapi karena urusan nasionalisme.

Duh kok ya gitu amat, urusan perut teriaknya bela negara.

Guys, kalo lo mau tahu gaji pekerja di JICT itu paling rendah aja take home pay nya hampir Rp 37 juta sebulan, itu untuk kelas operator Bro! Bayangin sama UMR Jakarta ajah lebih sepuluh kali lipat.

Nah kembali ke soal Kemenhub, mereka telah mengeluarkan Surat Edaran sebagai upaya preventif pemerintah dalam menghadapi ancaman dan gangguan terhadap sektor ekonomi vital seperti pelabuhan itu, terutama aksi demosntrasi dan mogok kerja.

Kita tahu, pelabuhan adalah salah satu objek vital nasional yang harus steril dari kegiatan yang mengancam dan mengganggu seperti unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Udahlah Kemenhub jangan sungkan tegakkan aturan untuk melindungi segenap kepentingan negara dan bangsa serta masyarakat termasuk melindungi kelancaran operasional di pelabuhan sebagai urat nadi ekonomi nasional.

Sepertinya perlu nih mengakomodasi sikap tegas Freeport PHK ribuan karyawannya karena mogok kerja. Hmm..

Mogok Kerja, Antara Hak dan Oportunis

20

Aksi mogok kerja dan demonstrasi yang kerap kali dilakukan oleh pekerja, untuk menekan perusahaan perlu ditindak tegas jika itu akan mengganggu kegiatan ekonomi yang vital. Meski itu merupakan hak pekerja yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Biasanya, mogok kerja dilakukan karena alasan perusahaan yang tidak membayar upah sepantasnya, tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja dan akibat gagalnya perundingan. Nah, tapi bagaimana jadinya kalau mogok kerja itu semata-mata untuk menuntut keuntungan lebih dan menuntut yang bukan haknya. Ini sih ndableg!

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah pada pasal 5 dikatakan kalau mogok kerja menjadi terlarang jika hal itu dilakukan pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas.

Maka itu, seringkali yang terjadi mogok kerja adalah akal-akalan untuk memaksa perusahaan menuruti kemauan, mogok kerja jadi sikap oportunis, mogok kerja dalih mencengkik pemegang keputusan. Oleh karena itu, jika sudah pada hal tersebut barangkali pemerintah mesti bertindak tegas, apalagi jika pekerja yang mogok kerja itu berada di bawah kendali perusahaan negara dan membuat kegaduhan, menciptakan iklim kerja yang gak baik di dalam perusahaan dan membuat stigma negatif perusahaan.

Baru-baru ini, Dirjen Perhubungan Laut mengeluarkan surat edaran yang maksudnya melakukan peningkatan, pengawasan dan penjagaan dalam pengamanan objek vital nasional ketika terjadi demonstrasi/unjuk rasa yang bisa berujung pada mogok kerja. Apalagi pelabuhan masuk sebagai objek vital yang menuntut waktu. Surat edaran itu buntut dari demo yang dilakukan serikat pekerja JICT yang menuntut kenaikan kesejahteraan dan bonus, padahal secara upah saja kesejahteraan mereka sangat diatas rat-rata.

Antisipasi pemerintah wajib dilakukan sehingga kedepan mogok kerja bukan sebagai sikap oportunis pekerja yang memanfaatkan momen atasnama ‘HAK’. Toh, dalam keputusan menteri tenaga kerja peserta mogok kerja bisa ‘dirumahkan’ jika tidak sah!