Wow, gaji level manager di JICT Rp 1,6 M per tahun

JAKARTA. Rencana mogok kerja Serikat Pekerja (JICT) SP JICT pada 3-10 Agustus nanti menuai kecaman banyak pihak. Pasalnya, ancaman mogok tersebut lebih didorong oleh keinginan SP agar direksi menambah bonus kerja. Padahal saat ini pendapatan pekerja JICT sudah termasuk yang terbesar di pelabuhan di Indonsia, bahkan Asia.
 
Dokumen gaji pekerja JICT yang beredar luas dikalangan wartawan menyebutkan, gaji pekerja JICT selama 4 tahun terakhir naik rata-rata 20-25% setahun, lima kali lipat lebih tinggi daripada inflasi selama periode 2012-2016.
 
Dokumen itu menyebutkan, strata gaji di JICT terbagi mulai level 4 (junior staf) hingga level 9 (senior manager). Seorang pekerja dengan level senior manager menerima penghasilan bersih Rp 1,6 miliar atau lebih dari Rp 133 juta per bulan.
 
Sementara pekerja level junior staf, level terendah di JICT, seperti bagian administrasi, memperoleh penghasilan hingga Rp 600 juta setahun atau lebih dari Rp 50 juta sebulan. Seluruh pajak penghasilan pekerja JICT tersebut dibayarkan oleh perusahaan.
 
Dan sepanjang tahun 2009-2016, gaji karyawan JICT pun naik tajam. Sebagai contoh, pada tahun 2009 seorang supervisor seperti ketua SP JICT Nova Hakim, menerima penghasilan bersih sebesar Rp 292 juta, sementara tahun lalu level tersebut penghasilannya sudah mencapai Rp 920 juta. Artinya, selama 7 tahun ini, penghasilan pekerja JICT naik 216% atau rata-rata 30% per tahun.
 
Terkait aksi mogok tersebut, SP JICT meminta direksi agar membayarkan bonus tambahan untuk kinerja 2016. Padahal pada 10 Mei 2017 lalu, direksi telah membayarkan bonus sebesar Rp 47 miliar kepada pekerja JICT. Penghasilan pekerja pun di tahun 2017 ini naik 4-5 lipat daripada inflasi 2016.
 
Sikap SP JICT yang terus memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan uang lebih besar dari perusahaan mendapat kecaman sejumlah pihak.
 
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi menilai sikap SP JICT untuk mendapatkan uang lebih besar tersebut sangat berlebihan. Ditengah situasi ekonomi yang sedang melambat saat ini, aksi mogok yang dilakukan pekerja justru akan memperburuk situasi. Apalagi tuntutan kesejahteraan yang disuarakan pekerja sudah dibayarkan perusahaan.
 
“Selama ini sudut pandang pekerja selalu pengen gaji tinggi, kerja ringan. Seharusnya pekerja memikirkan gimana caranya menaikkan produktivitas perusahaan, bukan justru menghancurkan perusahaan ditengah kondisi pasar yang lagi sulit,” ujar Sularsi, Kamis (27/6).
 
Sulastri bilang, SP seringkali bersebarangan dengan perusahaan dengan tuntutan sangat tinggi. Padahal untuk konteks JICT, dengan penghasilan ratusan, bahkan miliaran rupiah setahun, seharusnya pekerja sudah sangat bersyukur.
 
“Pekerja kan tidak punya saham, jika memang tidak sejalan dengan pemilik pilihannya ada dua, mengikuti aturan atau keluar. Bukan malah membuat perusahaan jadi mati, kepentingan individual seperti ini yang sangat berbahaya,” tegasnya.
 
Wakil Ketua Kadin Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan, Rico Rustombi, menyatakan rencana aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja JICT berpotensi menyebabkan terganggunya arus masuk dan keluar barang di pelabuhan.
 
“Mogok akan memberikan banyak kerugian kepada semua pihak, termasuk SP JICT sendiri. Apalagi penghasilan pekerja JICT sudah begitu luarbiasa, kok masih saja kurang.” kata Rico. #StopMogokJICT 

Kisah Kasih di Pelabuhan Priok

Capture

Pelabuhan Priok, di sana bukan hanya ada JICT dan sekelumit ‘ndumel’-nya Serikat Pekerja (SP) JICT yang nuntut kenaikan gaji lalu rama-ramai demo di jalanan dan sosmed mau bela aset negara.

Ternyata eh ternyata, disana juga, di Pelabuahan Priok ada kisah kasih sejoli beda profesi. Yang satu berstatus pekerja JICT yang provokasi demo naik gaji. Dan satu lagi berstatus sebagai pekerja terhormat di senayan.

Si pekerja di gedung senayan sejak tahun 2015 lalu aktif mengakomodir kegaduhan di Pelindo II, induk dari JICT, sampai kemudian terbentuklah Pansus Pelindo II.

Dari sanalah, kisah kasih dua sejoli beda profesi ikut bersemi seharum isu nasionalisme yang menyerbak untuk menutupi getolnya minta naik gaji.

Kabar teranyar, kedua sejoli kembali bertemu di konferensi pers bertajuk “Mengecam Gugatan JICT Terhadap Pekerja” tempo hari. Asyik boyyy…

Kedua sejoli makin kompak menolak JICT padahal ditemukan fakta bahwa sejak Oktober 2014 soal perpanjangan kontrak JICT dengan HPH sudah disetujui oleh SP JICT.

Disisi lain, SP JICT menolak dilakukan audit dana Program Tabungan Investasi (PTI) yang disalahgunakan untuk biayai aksi demo. Hak karyawan justru mereka yang potong.

Kisah kasih di Pelabuhan Priok hanyalah sekelumit cerita dibalik ngeyelnya SPJICT yang menuntut gaji naik dan bonus dibayar JICT padahal nilai kinerja mereka tak memenuhi syarat baik.*

Nova Hakim Biang Kerok Kekacauan JICT

8

Ketua Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) Nova Sofyan Hakim menjadi biang kerok yang membuat kekacauan di tubuh JICT. Dengan memperalat nama SP JICT, Nova Hakim leluasa bergerak untuk kepentingannya.

Tidak hanya menggiring dan memprovokasi pekerja lain untuk terus menuntut manajemen JICT lewat demo dan mogok kerja ternyata Nova Hakim cs diduga telah menyelewengkan dana program tabungan investasi  (PTI) yang menjadi hak  pensiun para karyawan JICT. Sampai 2015, dana PTI yang diberikan perusahaan ke karyawan mencapai 11 juta dollar atau lebih dari 140 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu di duga dipakai untuk membiayai aksi demo pimpinan Nova dan kampanye media yang menyedot dana puluhan miliar.

Teriakan isu nasionalisme dan penyelamatan aset negara, menolak konsensi Pelindo II dengan HPH yang didengungkan Nova Hakim hanya opera sabun demi menekan pemegang saham agar memenuhi kepentingan sekelompok orang di SP JICT.

Pasalnya di tahun 2014 tepatnya bulan Oktober, ternyata soal perpanjangan kontrak itu sudah disetujui oleh SP JICT. Di dokumen yang disebut Cikopo 7 Oktober 2014, disebutkan SP JICT akan mendukung dan mengawal proses perpanjangan konsesi JICT dengan empat syarat yakni jaminan kerja dan pola karir yang jelas, dinamis dan adil, jaminan pengembangan SDM yang setara dengan pekerja IPC, jaminan investasi dan pengembangan usaha perusahaan, dan jaminan tidak berkurangnya kesejahteraan pekerja.

Lho, kok teriaknya nasionalisme Bro?

Oleh alasan itulah, Nova Hakim sebagai pengurus SP JICT yang juga penanggungjawab koperasi pengelola dana pensiun selalu menolak keras dilakukan audit. Kabar terakhir, audit pengelolaan dana pensiun atau Program Tabungan Investasi (PTI) di JICT yang dikelola Koperasi Karyawan (Kopkar) JICT belum bisa dilaksanakan (sumber: inilah.com).

Nah, dana pensiun atau PTI adalah uang pensiun yang akan diberikan kepada setiap karyawan JICT yang purna tugas. JICT sebagai pemberi dana diwajarkan mengetahui laporan keuangan koperasi karyawannya, dikarenakan untuk menjamin dana yang diberikan masih masih sehat atau tidak.

Nova Hakim karyawan admin yang kini dekat dengan janda cantik di DPR, mulai kebingungan lantaran boroknya terbongkar.

Ngomong-ngomong, uang pensiun menguap kemana ya Bro?

SP JICT Berkilah (Lagi)

9

Gara-gara Kementerian Perhubungan mau menindak tegas berbagai pihak yang berdemonstrasi dan mogok kerja yang menganggu kegiatan ekonomi di sektor-sektor vital seperti pelabuhan, SP JICT berkilah (lagi).

SP JICT ini melakukan demo beberapa kali pada April dan awal Mei lalu. Yang mengemuka dari toa mereka, demo tersebut ditujukan untuk membela aset nasional padahal eh padahal terungkap latar belakang aksi mereka hanya karena urusan gaji dan bonus yang tidak diberikan oleh pihak manajemen JICT, itupun karena aturan pencairan nya tidak mampu dipenuhi oleh SP JICT.

Tepatnya, pada tanggal 28 April 2017, SP JICT mengirimkan surat pemberitahuan mogok kerja ke Direksi JICT. Di surat tersebut disebutkan SPJICT akan melakukan aksi industrial mogok kerja disebabkan tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan dengan Direksi JICT soal bonus tahunan pekerja.

Bahkan di tanggal 5 April 2017, SP JICT menuntut kenaikan gaji dan minta bonus lebih dari Rp 100 miliar yang ditolak Direksi JICT. Lalu mereka demo teriak-teriak soal nasionalisme menyelamatkan aset negara.

Baru di tanggal 9 Mei 2017, mogok kerja itu dibatalkan dan ternyata keputusan itu setelah ada pertemuan antara Board of Directors (BOD) JICT dengan SP JICT yang salah satunya ada kesepakatan pembayaran bonus tahun 2016 sebesar lebih Rp 47 juta. SP JICT pun kipas-kipas tuh. Endass…

Lalu, tanggal 19 Mei lalu seperti diberitakan salah satu media nasional, dedengkot SP JICT Nova Hakim masih berkilah saja kalo aksinya tidak untuk mengganggu objek vital nasional, tapi karena urusan nasionalisme.

Duh kok ya gitu amat, urusan perut teriaknya bela negara.

Guys, kalo lo mau tahu gaji pekerja di JICT itu paling rendah aja take home pay nya hampir Rp 37 juta sebulan, itu untuk kelas operator Bro! Bayangin sama UMR Jakarta ajah lebih sepuluh kali lipat.

Nah kembali ke soal Kemenhub, mereka telah mengeluarkan Surat Edaran sebagai upaya preventif pemerintah dalam menghadapi ancaman dan gangguan terhadap sektor ekonomi vital seperti pelabuhan itu, terutama aksi demosntrasi dan mogok kerja.

Kita tahu, pelabuhan adalah salah satu objek vital nasional yang harus steril dari kegiatan yang mengancam dan mengganggu seperti unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Udahlah Kemenhub jangan sungkan tegakkan aturan untuk melindungi segenap kepentingan negara dan bangsa serta masyarakat termasuk melindungi kelancaran operasional di pelabuhan sebagai urat nadi ekonomi nasional.

Sepertinya perlu nih mengakomodasi sikap tegas Freeport PHK ribuan karyawannya karena mogok kerja. Hmm..

Mogok Kerja, Antara Hak dan Oportunis

20

Aksi mogok kerja dan demonstrasi yang kerap kali dilakukan oleh pekerja, untuk menekan perusahaan perlu ditindak tegas jika itu akan mengganggu kegiatan ekonomi yang vital. Meski itu merupakan hak pekerja yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Biasanya, mogok kerja dilakukan karena alasan perusahaan yang tidak membayar upah sepantasnya, tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja dan akibat gagalnya perundingan. Nah, tapi bagaimana jadinya kalau mogok kerja itu semata-mata untuk menuntut keuntungan lebih dan menuntut yang bukan haknya. Ini sih ndableg!

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah pada pasal 5 dikatakan kalau mogok kerja menjadi terlarang jika hal itu dilakukan pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas.

Maka itu, seringkali yang terjadi mogok kerja adalah akal-akalan untuk memaksa perusahaan menuruti kemauan, mogok kerja jadi sikap oportunis, mogok kerja dalih mencengkik pemegang keputusan. Oleh karena itu, jika sudah pada hal tersebut barangkali pemerintah mesti bertindak tegas, apalagi jika pekerja yang mogok kerja itu berada di bawah kendali perusahaan negara dan membuat kegaduhan, menciptakan iklim kerja yang gak baik di dalam perusahaan dan membuat stigma negatif perusahaan.

Baru-baru ini, Dirjen Perhubungan Laut mengeluarkan surat edaran yang maksudnya melakukan peningkatan, pengawasan dan penjagaan dalam pengamanan objek vital nasional ketika terjadi demonstrasi/unjuk rasa yang bisa berujung pada mogok kerja. Apalagi pelabuhan masuk sebagai objek vital yang menuntut waktu. Surat edaran itu buntut dari demo yang dilakukan serikat pekerja JICT yang menuntut kenaikan kesejahteraan dan bonus, padahal secara upah saja kesejahteraan mereka sangat diatas rat-rata.

Antisipasi pemerintah wajib dilakukan sehingga kedepan mogok kerja bukan sebagai sikap oportunis pekerja yang memanfaatkan momen atasnama ‘HAK’. Toh, dalam keputusan menteri tenaga kerja peserta mogok kerja bisa ‘dirumahkan’ jika tidak sah!

WADUH!! Gaji Terendah Rp 25 Juta, Masih Tuntut Dua Kali Lipat

5

Gaji sudah gede, paling rendah terima Rp 25 juta per bulan, tapi itu belum cukup. Karena itu Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) berencana mogok pada 15-20 Mei mendatang.

Mencermati hal itu, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai, Jakarta International Container Terminal (JICT) dan pemerintah perlu menyikapi dengan bijak rencana mogok tersebut.

Pasalnya, jika mogok sampai terjadi hingga berhari-hari, dapat mengganggu perekonomian nasional. Karena pelabuhan merupakan jalur distribusi terbesar, sehingga harus dipastikan tetap beroperasi.

“Jadi perlu disikapi dengan bijak. Apalagi saya dengar, tuntutan mereka terkait kenaikan upah hingga dua kali lipat dari perjanjian kerja bersama 2016 lalu,” ujar Siswanto di Jakarta, Senin (8/5).

Menurut Siswanto, tuntutan kenaikan upah dinilai kurang rasional. Karena secara luas diketahui upah untuk posisi terendah berkisar Rp 25 juta per bulan, di luar fasilitas non cash.

“Kenaikan yang diminta dua kali lipat ini tak rasional, apalagi mengingat semakin rendahnya produktivitas pekerja JICT,” ucap Siswanto.

Selain itu, lanjutnya, mogok kerja SP JICT kemungkinan juga akan menuntut agar nilai bonus yang diterima selama ini tidak berkurang.

Padahal, bonus berkurang karena masuknya rental fee ke dalam penghitungan biaya. Sehingga nilai bonus pekerja berkurang.

“Kontrak yang diprotes SP JICT itu sah menurut pemerintah dan lembaga auditor negara. Jika bonus masih sesuai perjanjian kerja bersama yang lama, justru akan merugikan negara. Karena nilai yang diterima Pelindo II pasti berkurang,” kata Siswanto.

SP JICT Kurang Sejahtera Apalagi

4

Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) berencana mogok kerja selama lima hari menyusul tuntutan mereka yang tak diakomodir oleh JICT  bersama pemiliknya, Pelindo II dan Hutchinson.

Tuntutan mereka terfokus masih pada peningkatan kesejahteraan. Salah satunya menyangkut bonus pekerja yang berkurang dalam kontrak baru Pelindo II dengan HPI karena masuknya rental fee ke dalaM penghitungan biaya.

Kontrak yang diprotes oleh SP JICT itu sah menurut pemerintah dan lembaga auditor negara. Alasannya, jika bonus masih sesuai Perjanjian Kontrak Bersama (PKB) lama antara PT JICT dengan SP JICT maka akan merugikan negara karena nilai yang diterima Pelindo II pasti berkurang.

“Saya kaget mengapa mogok kerja jadi pilihan untuk tuntutan kesejahteraan lagi. Mereka (SP JICT) kurang sejahtera apalagi. Bonus itu kanbukan komponen utama upah juga. Kalaupun berkurang, demi negara ya harusnya mereka rela,” kata Direktur Institute for Strategic Economic Development (INSED), Tomy R dalam keterangan tertulisnya.

Tomy mengingatkan, rencana mogok kerja SP JICT pada 15-20 Mei 2017 akan berakibat program pemerintah untuk memangkasdwelling time pelabuhan dan tol laut jadi terganggu.

“Ini perlu disikapi dengan tegas oleh JICT dan pemerintah karena kalau begini dapat disebut pengganggu ekonomi nasional mengingat pelabuhan ini jadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Tomy.

Menurutnya pula, jangan karena tuntutan peningkatan kesejahteraan yang berlebihan dari SP JICT, negara dirugikan, dunia bisnis dan masyarakat terganggu.

“Progam pemerintah perlu didukung agar efisiensi dan daya saing negara kita meningkat di tengah kompetisi dengan negara lain,” tutupnya.

Sumber : http://politik.rmol.co/read/2017/05/09/290717/INSED:-SP-JICT-Kurang-Sejahtera-Apalagi-