Pekerja JICT Sudah Dapat Bonus Rp 47 M, Demo Supaya Ditambah

Sekitar 600 pegawai PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) ikut mogok kerja. Aksi mogok kerja ini dilakukan untuk menuntut hak-hak para pekerja JICT, antara lain tambahan bonus tahunan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan program tabungan investasi (PTI).

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memenuhi seluruh kewajiban kepada para pegawai JICT. Pembayaran bonus 2016 sudah dilakukan pada April 2017 lalu sebesar Rp 47 miliar.

“Kalau bonus, kita mulai dari bonus kan sebetulnya sudah ada aturannya. Bonus ada aturannya berapa persen kali profit before tax. Kita sudah bayar tanggalnya awal Mei-April udah bayar Rp 47 miliar,” ujar Riza saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Riza menambahkan, tuntutan pegawai JICT meminta bonus tambahan lantaran lebih kecil dari tahun lalu tidak bisa dipenuhi. Hal ini disebabkan biaya operasional mengalami peningkatan, meskipun juga diikuti peningkatan pendapatan.

“Saya mungkin enggak ingat angkanya, mungkin lebih besar ya. Pendapatan naik, cuma cost lebih tinggi. Memang revenue naik tapi cost tinggi, profit-nya turun,” tutur Riza.

Mengenai tuntutan hak pegawai JICT berupa tabungan investasi, ia mengungkapkan bahwa kinerja pegawai yang tidak baik maka tidak mendapatkan hak tersebut. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dengan pegawai.

“Tabungan investasi udah jelas aturan main, ada skala kalau produktivitas A sampai B sekian. Mereka enggak sampai skala itu bagaimana mau dibayar,” ujar Riza.

>>SUMBER<<

Advertisements

Pekerja JICT mengakhiri aksi mogoknya

JAKARTA. Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) memutuskan menghentikan aksi mogok mereka. Sebelumnya, aksi mogok SP JICT direncanakan berlangsung mulai Kamis (3/8) hingga Kamis mendatang (10/8).

“Sejak 2014, kita berjuang agar JICT kembali ke tanah air. Rangkaian aksi kita untuk mencapai kemandirian nasional memang banyak rintangan, namun aksi kita akan selalu menuju ke arah cita-cita pekerja, nasionalisasi JICT!” tegas Nova Sofyan Hakim, Ketua SP JICT dalam keterangan tertulis, Senin (7/8).

Lewat keterangan tertulis itu pula, Nova dan kawan-kawannya menyatakan untuk mengakhiri aksi mogok per Senin (7/8) pukul 16.00. “Saya, menginstruksikan kepada semua anggota untuk kembali bekerja. Kita berikan pengabdian terbaik, dengan tetap menggalang perjuangan dan gerakan bersama berbagai elemen bangsa untuk menyelamatkan aset nasional, #SaveJICT,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) SP JICT, Firmansyah mengaku, dirinya dan kawan-kawan yang melakukan aksi mogok tidak mendapatkan jalan keluar atau solusi atas tuntutan mereka. “Tidak ada kesepakatan dan kami tidak melihat itikad baik direksi untuk melakukan perundingan dan yang lainnya. Menghentikan aksi mogok ini merupakan inisiatif kami,” ungkapnya.

Firman mengatakan, pihaknya diintimidasi oleh kerugian triliunan yang dialami oleh pengguna jasa pelabuhan. Seolah-olah kondisi tersebut timbul akibat aksi mogok mereka. Selain itu, SP JICT juga mendapat masukkan dari pihak eksternal, seperti pemerintah untuk segera kembali bekerja demi kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Kepentingan yang lebih daripada permasalahan kami ya soal kelancaran arus barang. Langkah ini kami ambil agar arus barang di pelabuhan bisa lancar kembali seperti semula,” jelas Firman saat dikonfirmasi KONTAN.

Selanjutnya, Firman menjelaskan, ia dan kawan-kawannya akan tetap melanjutkan perjuangan mengawal proses perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchison Port Holding (HPH). “Kami Akan lanjutkan perjuangan dengan instrumen lain, selain aksi mogok,” terangnya.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan memantau dokumen audit JICT yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat terkait.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh KONTAN, Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan menegaskan, pihak manajemen belum menawarkan perundingan apa pun pada pegawai, terhitung sejak aksi mogok dimulai. Ia pun juga tidak mengetahui alasan pasti, mengapa mendadak anggota SP JICT yang semula mogok menghentikan aksinya.

“Kami tidak menawarkan apa pun. Tidak ada perundangan atau apapun yang ditawarkan. Tau-tau mereka berhenti mogok sendiri,” ujarnya.

Selama ini, SP JICT yang melakukan aksi mogok mempermasalahkan perpanjangan kontrak JICT dengan HPH pada tahun 2019 mendatang. Perpanjangan kontrak tersebut akan menggelontorkan dana sekitar US$ 85 juta. Firman menjelaskan, dana tersebut disinyalir bakal merugikan negara dan memotong hak upah seluruh pekerja.

>>SUMBER<<