Pekerja JICT Sudah Dapat Bonus Rp 47 M, Demo Supaya Ditambah

Sekitar 600 pegawai PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) ikut mogok kerja. Aksi mogok kerja ini dilakukan untuk menuntut hak-hak para pekerja JICT, antara lain tambahan bonus tahunan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan program tabungan investasi (PTI).

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memenuhi seluruh kewajiban kepada para pegawai JICT. Pembayaran bonus 2016 sudah dilakukan pada April 2017 lalu sebesar Rp 47 miliar.

“Kalau bonus, kita mulai dari bonus kan sebetulnya sudah ada aturannya. Bonus ada aturannya berapa persen kali profit before tax. Kita sudah bayar tanggalnya awal Mei-April udah bayar Rp 47 miliar,” ujar Riza saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Riza menambahkan, tuntutan pegawai JICT meminta bonus tambahan lantaran lebih kecil dari tahun lalu tidak bisa dipenuhi. Hal ini disebabkan biaya operasional mengalami peningkatan, meskipun juga diikuti peningkatan pendapatan.

“Saya mungkin enggak ingat angkanya, mungkin lebih besar ya. Pendapatan naik, cuma cost lebih tinggi. Memang revenue naik tapi cost tinggi, profit-nya turun,” tutur Riza.

Mengenai tuntutan hak pegawai JICT berupa tabungan investasi, ia mengungkapkan bahwa kinerja pegawai yang tidak baik maka tidak mendapatkan hak tersebut. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dengan pegawai.

“Tabungan investasi udah jelas aturan main, ada skala kalau produktivitas A sampai B sekian. Mereka enggak sampai skala itu bagaimana mau dibayar,” ujar Riza.

>>SUMBER<<

Advertisements

Pekerja JICT mengakhiri aksi mogoknya

JAKARTA. Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) memutuskan menghentikan aksi mogok mereka. Sebelumnya, aksi mogok SP JICT direncanakan berlangsung mulai Kamis (3/8) hingga Kamis mendatang (10/8).

“Sejak 2014, kita berjuang agar JICT kembali ke tanah air. Rangkaian aksi kita untuk mencapai kemandirian nasional memang banyak rintangan, namun aksi kita akan selalu menuju ke arah cita-cita pekerja, nasionalisasi JICT!” tegas Nova Sofyan Hakim, Ketua SP JICT dalam keterangan tertulis, Senin (7/8).

Lewat keterangan tertulis itu pula, Nova dan kawan-kawannya menyatakan untuk mengakhiri aksi mogok per Senin (7/8) pukul 16.00. “Saya, menginstruksikan kepada semua anggota untuk kembali bekerja. Kita berikan pengabdian terbaik, dengan tetap menggalang perjuangan dan gerakan bersama berbagai elemen bangsa untuk menyelamatkan aset nasional, #SaveJICT,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) SP JICT, Firmansyah mengaku, dirinya dan kawan-kawan yang melakukan aksi mogok tidak mendapatkan jalan keluar atau solusi atas tuntutan mereka. “Tidak ada kesepakatan dan kami tidak melihat itikad baik direksi untuk melakukan perundingan dan yang lainnya. Menghentikan aksi mogok ini merupakan inisiatif kami,” ungkapnya.

Firman mengatakan, pihaknya diintimidasi oleh kerugian triliunan yang dialami oleh pengguna jasa pelabuhan. Seolah-olah kondisi tersebut timbul akibat aksi mogok mereka. Selain itu, SP JICT juga mendapat masukkan dari pihak eksternal, seperti pemerintah untuk segera kembali bekerja demi kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Kepentingan yang lebih daripada permasalahan kami ya soal kelancaran arus barang. Langkah ini kami ambil agar arus barang di pelabuhan bisa lancar kembali seperti semula,” jelas Firman saat dikonfirmasi KONTAN.

Selanjutnya, Firman menjelaskan, ia dan kawan-kawannya akan tetap melanjutkan perjuangan mengawal proses perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchison Port Holding (HPH). “Kami Akan lanjutkan perjuangan dengan instrumen lain, selain aksi mogok,” terangnya.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan memantau dokumen audit JICT yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat terkait.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh KONTAN, Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan menegaskan, pihak manajemen belum menawarkan perundingan apa pun pada pegawai, terhitung sejak aksi mogok dimulai. Ia pun juga tidak mengetahui alasan pasti, mengapa mendadak anggota SP JICT yang semula mogok menghentikan aksinya.

“Kami tidak menawarkan apa pun. Tidak ada perundangan atau apapun yang ditawarkan. Tau-tau mereka berhenti mogok sendiri,” ujarnya.

Selama ini, SP JICT yang melakukan aksi mogok mempermasalahkan perpanjangan kontrak JICT dengan HPH pada tahun 2019 mendatang. Perpanjangan kontrak tersebut akan menggelontorkan dana sekitar US$ 85 juta. Firman menjelaskan, dana tersebut disinyalir bakal merugikan negara dan memotong hak upah seluruh pekerja.

>>SUMBER<<

Namarin : Perpanjangan Kontrak Batal, JICT Bisa Digantikan Perusahaan Lain

Penolakan Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap perpanjangan kerjasama pengelolaan terminal dengan PT Pelindo II bakal berdampak buruk terhadap perusahaan itu.

Soalnya, jika perpanjangan kerjasama dibatalkan, pengelolaan dermaga yang menjadi terminal petikemas PT JICT saat ini akan kembali ke PT Pelindo II pada tahun 2019.

Direktur Namarin Institute Siswanto Rusdi mengungkapkan, sangat terbuka bagi Pelindo II mencari patner lain untuk mengelola terminal ex JICT. Hal itu terjadi jika perpanjangan kerjasama dibatalkan seperti keinginan sekelompok pekerja di SP JICT.

“Jika perpanjangan kontrak kerjasama batal, para pekerja PT JICTitu tidak akan punya kerjaan lagi, kan dermaganya di kembalikan ke Pelindo II saat kontrak berakhir di tahun 2019. Lalu akan bekerja dimana pekerja JICT yang berpenghasilan besar itu,” ungkap Siswanto Rusdi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Siswanto menegaskan, sangat tidak benar bila perpanjangan kerjasama antara JICT– Pelindo II dibatalkan, pengelolaan terminal petikemas terbesar ini akan langsung secara otomatis menjadi milik merah putih dalam artian dikelola langsung oleh PT JICT seperti dikampanyekan SP JICT.

Menurut Siswanto, jika kontrak kerjasama JICT-Pelindo II berakhir tahun 2019, secara hukum perseroan, PT JICT sebagai badan hukum masih akan tetap ada dan kecil kemungkinan bagi Pelindo II untuk membeli saham Hutchison Port Holding (HPH) di PT JICT. Sebaliknya, HPH juga mustahil menghibahkan sahamnya ke Pelindo II ataupun Kopegmar.

“Dengan tidak memiliki hak pengelolaan dermaga milik Pelindo II, PT JICT tidak mempunyai bisnis lagi dan hanya berisi karyawan bergaji mahal dan tukang protes. Mana ada investor yang mau membeli perusahaan seperti ini,” tegas Siswanto.

Pengamat industri kemaritiman ini menilai, kondisi JICT yang tidak bisa beroperasi itulah yang justru diharapkan segelintir pekerja di SP JICT. Karena situasi itu mengharuskan PT JICTmelakukan rasionalisasi.

Sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja JICT, jika rasionalisasi dilakukan, perusahaan harus membayar sejumlah kompensasi yang nilainya fantastis.

“Sesuai PKB setiap pekerja yang terkena rasionalisasi rata-rata bisa mendapat 4-6 miliar di 2019 saat kontrak berakhir. Artinya untuk 700 pekerja JICT biaya rasionalisasinya mencapai lebih 3 triliun” ungkap Siswanto.

Sesuai skenario SP JICT, setelah mendapatkan pesangon dari program rasionalisasi PT JICT, ex pekerja JICT ini berharap dapat dipekerjakan di perusahaan pengelola dermaga Pelindo II yang sudah dikembalikan JICT tadi. “Tapi saya yakin tidak ada perusahaan yang mau menerima pekerja eks JICT yang sudah tidak produktif dan terlalu banyak menuntut. Pasti pilih cari pekerja baru yang gajinya lebih terjangkau dan tidak mempolitisasi perusahaan,” ujarnya.

Skenario SP JICT membangkrutkan PT JICT dengan menolak perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II jelas merugikan negara.

Itu sebabnya, lanjut Siswanto, perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II adalah opsi terbaik. Pelindo II menjadi pemilik mayoritas di JICT dan mendapatkan biaya sewa dermaganya sebesar US$ 85 juta atau hampir Rp 1 triliun per tahun. Dana tersebut bisa digunakan untuk investasi di tempat lain oleh Pelindo II.

“Pemerintah, DPR dan masyarakat jangan terperdaya isu-isu sesat. Batalnya perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II justru akan merugikan negara, dan menguntungkan segelintir pekerja di JICT yang sudah berpenghasilan ratusan juta rupiah,” imbuhnya.

>>SUMBER<< 

Hari Kedua Mogok, SP JICT Tetap Dicuekin, Pelayanan Kapal Normal

Hari kedua aksi mogok kerja Serikat Pekerja Jakarta International Countainer Terminal (SPJICT) terus berlangsung, namun pihak manajemen tetap “cuek” dan membiarkan para karyawan yang memilih mogok melanjutkan aksinya. Ditengah aksi mogok kerja itu, pelayanan kapal tetap berjalan normal di empat terminal.

Para karyawan yang ikut ikut mogok bersama SPJICT msih berharap ada ruang bagi mereka untuk melakukan negosiasi, namun pintu itu seperti sudah tertutup. Pihak manajemen tetap memilih mengalihkan seluruh kapal yang masuk ke terminal lain di Tanjung Priok di luar JICT.

Direktur Lalulintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bay M Hasani mengatakan, aksi mogok dan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak pekerja. Namun pemerintah juga berkepentingan untuk memperlancar pelayanan.

“Karena itu hasil koordinasi disepakati bersama seluruh kapal yang masuk ke JICT dialihkan ke empat terminal  yang telah disiapkan. Biarkan aksi berlangsung, tapi layanan bongkar-muat tetap berjalan normal,” kata Bay.

Soal potensi kerugian yang akan diderita pihak manajemen JICT, adalah masalah internal. “Buat kami yang penting pelayanan tetap berjalan tanpa ada halangan,” jelas bay.

Nyatanya, sampai hari kedua, pelayanan kapal tetap berjalan normal dan tidak ditemukan adanya hambatan signifikan di lokasi. Setidaknya, sampai 10 Agustus 2017, akan masuk sebanyak 20 kapal, yang pelayanannya dibagi ke empat terminal.

“Silahkan saja mereka melanjutkan aksinya,” kata Bay.

Terkait aksi mogok kerja itu, Wakil Direktur PT JICT Riza Erivan mengatakan mereka yang ikut aksi mogok lanjutan makin berkurang, karena sejumlah karyawan lebih memilih bekerja dan meninggalkan aksi mogok bersama SPJICT.

Kata Riza, makin berkurangnya karyawan yang ikut aksi mogok terlihat dari surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Pihak manajemen sejak 1 Agustus 2017 telah mengedarkan surat bagi karyawan yang tetap bekerja untuk menandatangani surat edaran dan pihak manajemen berjanji akan melindunginya secara hukum.

Ada tiga hal penting yang termuat dalam surat edaran itu. Pertama manajamen memberikan surat pernyataan kepada pekerja yang isinya berkaitan dengan akan ikut mogok atau bekerja.

Kedua, bagi pekerja yang ingin menandatangani surat pernyataan bisa menyerahkan formulirnya ke manajemen mulai 1 Agustus sampai 2 Agustus 2017 pukul 06.00 WIB.

Ketiga, manajemen akan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja JICT yang menandatangani surat pernyataan tidak ikut mogok dan tetap bekerja.

Direksi memberikan apresiasi terhadap sikap dan sportif pekerja yang mendukung operasional perusahaan. “Mereka yang mau bekerja ini tahu hak dan kewajibannya,” kata Riza dalam keterangan tertulisnya.

Direksi JICT berharap para pekerja kembali menjalankan aktivitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan, karena aksi mogok kerja yang dilakukan SP JICT ini tidak hanya merugikan ekonomi negara dan pemegang saham, yang notabene adalah BUMN, namun juga pekerja.

Jika perusahaan rugi dampaknya juga tidak baik bagi pekerja. “Penghasilan mereka dapat berkurang. Hentikan aksi mogok itu dan kita sama-sama bekerja keras lagi,” jelasnya.

>>SUMBER<<

Kronologi Pekerja JICT Mogok, Tuntut Tambahan Bonus

WhatsApp Image 2017-07-28 at 16.08.24

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menegaskan telah memenuhi pembayaran bonus karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hal ini menyusul rencana mogok kerja Serikat Pekerja (SP) JICT di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 3-10 Agustus 2017.

Direktur Utama PT JICT, Gunta Prabawa, turut menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan SP JICT yang terus memaksakan kehendak. Padahal, Direksi JICT merasa sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Dewan Direksi JICT tidak pernah mengingkari kesepakatan sebagaimana dituduhkan SP JICT.

“Direksi telah memenuhi pembayaran bonus karyawan sesuai dengan PKB, dan telah menjalankan poin-poin kesepakatan di dalam Risalah Rapat pada 9 Mei 2017. Jadi aksi mogok tidak sah dan merugikan negara,” tegas Gunta dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Kuasa Hukum PT JICT, Purbadi Hardjoprajitno menjelaskan, aksi mogok kerja ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun oleh para karyawan. Dalam setiap melakukan aksi mogok kerja ini, selalu ada tuntutan dari mereka.

“Bertahun-tahun hal seperti ini terjadi, dimulai dari direksi berasal dari perusahaan Hutchinson Hong Kong. Apabila diancam, biasanya perusahaan akan memenuhi tuntutannya karena dinilai akan mengganggu pelayaran dan kinerja yang ada. Tidak heran bila aksi mogok kerja atau demo menjadi sebuah kebiasaan,” tegasnya.

Lebih jauh Purbadi, kini setelah konsensi baru saham Pelindo II dengan 51 persen dan Hutchinson 49 persen, lalu dengan perpanjangan konsensi baru, yaitu fee sekian juta dolar AS ke Pelindo. Para karyawan beranggapan pembayaran perpanjangan rental fee tersebut merugikan mereka.

Sebenarnya, fakta yang terjadi pada Mei 2017, lanjut Purbadi sudah ada bonus yang diberikan untuk karyawan sekitar Rp 47 miliar. Akan tetapi, dengan adanya perpanjangan rental fee yang dibayarkan Hutchinson untuk Pelindo ini, para karyawan menilai masih berhak menuntut tambahan bonus kembali, yaitu mencapai Rp 95 miliar.

“Bila tuntutan ini tidak dipenuhi merugikan mereka dan akan melakukan aksi mogok kerja,” ucapnya.

Menurut Purbadi, tuntutan ini ditolak oleh para pemegang saham, karena tidak ada dasar yang kuat. Perusahaan tidak menyetujui dan menolak permintaan karyawan tentang tambahan bonus, dengan alasan sudah diberikan pada Mei lalu sekitar Rp 47 miliar.

“Karyawan di JICT memiliki gaji selangit selama 4 tahun terakhir gaji naik rata-rata 20 hingga 25 persen setahun, atau 5 kali lipat lebih tinggi daripada inflasi selama periode 2012-2016,” katanya.

Berdasarkan dokumen keuangan dari JICT, level Staf menerima gaji mencapai Rp 35.909.547 per bulan atau Rp 430.914.570 per tahun. Untuk level Senior Staf, gajinya sebesar Rp 68.194.157 per bulan atau Rp 818.329.885 per tahun.

Sedangkan Supervisor memperoleh gaji Rp 60.195.282 dengan gaji per tahun Rp 722.343.389. Di level Supervisor Senior gajinya setiap bulan Rp 87.021.450 atau Rp 1.044.257.403 per tahun. Gaji Manajer setiap bulannya Rp 113.944.074 atau Rp 1.367.328.894 per tahun.

Untuk posisi Senior Manager, gaji setiap bulan Rp 132.654.358 dan Rp 1.591.852.301 per tahun. Untuk Kepengurusan Serikat Pekerja karyawan JICT adalah mulai posisi Staf memiliki gaji Rp 62.919.128 per bulan atau Rp 755.029.540 per tahun.

Untuk posisi Supervisor sebesar Rp 65.092.874 per bulan atau Rp 781.114.498 per tahun. Adapun untuk posisi Manager bergaji Rp 105.864.853 per bulan dengan gaji Rp 1.270.375.847 per tahun. Untuk posisi Senior Manager gajinya Rp 115.145.495 per bulan dengan gaji Rp 1.387.745.942 per tahun.

Purbadi juga menerangkan besarnya dana fasilitas dan tunjangan untuk karyawan JICT. Mereka mendapat bantuan biaya pendidikan anak untuk masuk Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 3.000.000, SMP sebesar Rp 3.750.000, lalu SMA sebesar Rp 4.500.000, serta Universitas sebesar Rp 22.500.000.

Tak hanya itu, ada juga biaya prestasi anak untuk yang SD sebesar Rp 2.000.000, untuk SMP sebesar Rp 2.500.000, untuk anak SMA sebesar Rp 3.150.000 dan yang kuliah di Universitas bantuan biaya prestasi sebesar Rp 5.000.000.

Biaya bantuan buku-buku pada setiap semester atau setiap enam bulan juga ada. Untuk anak yang SD Rp 1.000.000, anak yang SMP sebesar Rp 1.350.000, lalu anak yang SMA sebesar Rp 1.650.000 dan yang kuliah di Universitas sebesar Rp 2.650.000.

Para pekerja juga mendapat tunjangan transportasi untuk level Staf hingga Senior Manager yaitu Rp 1.445.024 hingga Rp 7.654,458. Tunjangan lain juga diberikan sebesar Rp 2.250.000 untuk bantuan khitanan dan persalinan. Kemudian bantuan uang saku haji Rp 6.500.000.

“Dengan data ini membuktikan gaji selangit, mereka masih menuntut banyak sangat tidak masuk akal dan profesional,” jelasnya.

Berlangsungnya aksi mogok kerja para karyawan JICT ini, diakui Purbadi, karena adanya surat yang diberikan oleh SP JICT kepada JICT terkait rencana mogok kerja 3-10 Agustus 2017. Salah satu faktor penyebab mogok tersebut karena bonus yang diterima karyawan pada 2016 menurun sebesar 42,5 persen dibandingkan bonus pada 2015.

“Penurunan tersebut terjadi karena PBT (Profit Before Tax) JICT menurun dari US$ 66.335.734 pada 2015 menjadi US$ 44.198.502 pada 2016,” papar Purbadi.

>>SUMBER<<