Pekerja JICT mengakhiri aksi mogoknya

JAKARTA. Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) memutuskan menghentikan aksi mogok mereka. Sebelumnya, aksi mogok SP JICT direncanakan berlangsung mulai Kamis (3/8) hingga Kamis mendatang (10/8).

“Sejak 2014, kita berjuang agar JICT kembali ke tanah air. Rangkaian aksi kita untuk mencapai kemandirian nasional memang banyak rintangan, namun aksi kita akan selalu menuju ke arah cita-cita pekerja, nasionalisasi JICT!” tegas Nova Sofyan Hakim, Ketua SP JICT dalam keterangan tertulis, Senin (7/8).

Lewat keterangan tertulis itu pula, Nova dan kawan-kawannya menyatakan untuk mengakhiri aksi mogok per Senin (7/8) pukul 16.00. “Saya, menginstruksikan kepada semua anggota untuk kembali bekerja. Kita berikan pengabdian terbaik, dengan tetap menggalang perjuangan dan gerakan bersama berbagai elemen bangsa untuk menyelamatkan aset nasional, #SaveJICT,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) SP JICT, Firmansyah mengaku, dirinya dan kawan-kawan yang melakukan aksi mogok tidak mendapatkan jalan keluar atau solusi atas tuntutan mereka. “Tidak ada kesepakatan dan kami tidak melihat itikad baik direksi untuk melakukan perundingan dan yang lainnya. Menghentikan aksi mogok ini merupakan inisiatif kami,” ungkapnya.

Firman mengatakan, pihaknya diintimidasi oleh kerugian triliunan yang dialami oleh pengguna jasa pelabuhan. Seolah-olah kondisi tersebut timbul akibat aksi mogok mereka. Selain itu, SP JICT juga mendapat masukkan dari pihak eksternal, seperti pemerintah untuk segera kembali bekerja demi kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Kepentingan yang lebih daripada permasalahan kami ya soal kelancaran arus barang. Langkah ini kami ambil agar arus barang di pelabuhan bisa lancar kembali seperti semula,” jelas Firman saat dikonfirmasi KONTAN.

Selanjutnya, Firman menjelaskan, ia dan kawan-kawannya akan tetap melanjutkan perjuangan mengawal proses perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchison Port Holding (HPH). “Kami Akan lanjutkan perjuangan dengan instrumen lain, selain aksi mogok,” terangnya.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan memantau dokumen audit JICT yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat terkait.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh KONTAN, Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan menegaskan, pihak manajemen belum menawarkan perundingan apa pun pada pegawai, terhitung sejak aksi mogok dimulai. Ia pun juga tidak mengetahui alasan pasti, mengapa mendadak anggota SP JICT yang semula mogok menghentikan aksinya.

“Kami tidak menawarkan apa pun. Tidak ada perundangan atau apapun yang ditawarkan. Tau-tau mereka berhenti mogok sendiri,” ujarnya.

Selama ini, SP JICT yang melakukan aksi mogok mempermasalahkan perpanjangan kontrak JICT dengan HPH pada tahun 2019 mendatang. Perpanjangan kontrak tersebut akan menggelontorkan dana sekitar US$ 85 juta. Firman menjelaskan, dana tersebut disinyalir bakal merugikan negara dan memotong hak upah seluruh pekerja.

>>SUMBER<<

Namarin : Perpanjangan Kontrak Batal, JICT Bisa Digantikan Perusahaan Lain

Penolakan Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap perpanjangan kerjasama pengelolaan terminal dengan PT Pelindo II bakal berdampak buruk terhadap perusahaan itu.

Soalnya, jika perpanjangan kerjasama dibatalkan, pengelolaan dermaga yang menjadi terminal petikemas PT JICT saat ini akan kembali ke PT Pelindo II pada tahun 2019.

Direktur Namarin Institute Siswanto Rusdi mengungkapkan, sangat terbuka bagi Pelindo II mencari patner lain untuk mengelola terminal ex JICT. Hal itu terjadi jika perpanjangan kerjasama dibatalkan seperti keinginan sekelompok pekerja di SP JICT.

“Jika perpanjangan kontrak kerjasama batal, para pekerja PT JICTitu tidak akan punya kerjaan lagi, kan dermaganya di kembalikan ke Pelindo II saat kontrak berakhir di tahun 2019. Lalu akan bekerja dimana pekerja JICT yang berpenghasilan besar itu,” ungkap Siswanto Rusdi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Siswanto menegaskan, sangat tidak benar bila perpanjangan kerjasama antara JICT– Pelindo II dibatalkan, pengelolaan terminal petikemas terbesar ini akan langsung secara otomatis menjadi milik merah putih dalam artian dikelola langsung oleh PT JICT seperti dikampanyekan SP JICT.

Menurut Siswanto, jika kontrak kerjasama JICT-Pelindo II berakhir tahun 2019, secara hukum perseroan, PT JICT sebagai badan hukum masih akan tetap ada dan kecil kemungkinan bagi Pelindo II untuk membeli saham Hutchison Port Holding (HPH) di PT JICT. Sebaliknya, HPH juga mustahil menghibahkan sahamnya ke Pelindo II ataupun Kopegmar.

“Dengan tidak memiliki hak pengelolaan dermaga milik Pelindo II, PT JICT tidak mempunyai bisnis lagi dan hanya berisi karyawan bergaji mahal dan tukang protes. Mana ada investor yang mau membeli perusahaan seperti ini,” tegas Siswanto.

Pengamat industri kemaritiman ini menilai, kondisi JICT yang tidak bisa beroperasi itulah yang justru diharapkan segelintir pekerja di SP JICT. Karena situasi itu mengharuskan PT JICTmelakukan rasionalisasi.

Sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja JICT, jika rasionalisasi dilakukan, perusahaan harus membayar sejumlah kompensasi yang nilainya fantastis.

“Sesuai PKB setiap pekerja yang terkena rasionalisasi rata-rata bisa mendapat 4-6 miliar di 2019 saat kontrak berakhir. Artinya untuk 700 pekerja JICT biaya rasionalisasinya mencapai lebih 3 triliun” ungkap Siswanto.

Sesuai skenario SP JICT, setelah mendapatkan pesangon dari program rasionalisasi PT JICT, ex pekerja JICT ini berharap dapat dipekerjakan di perusahaan pengelola dermaga Pelindo II yang sudah dikembalikan JICT tadi. “Tapi saya yakin tidak ada perusahaan yang mau menerima pekerja eks JICT yang sudah tidak produktif dan terlalu banyak menuntut. Pasti pilih cari pekerja baru yang gajinya lebih terjangkau dan tidak mempolitisasi perusahaan,” ujarnya.

Skenario SP JICT membangkrutkan PT JICT dengan menolak perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II jelas merugikan negara.

Itu sebabnya, lanjut Siswanto, perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II adalah opsi terbaik. Pelindo II menjadi pemilik mayoritas di JICT dan mendapatkan biaya sewa dermaganya sebesar US$ 85 juta atau hampir Rp 1 triliun per tahun. Dana tersebut bisa digunakan untuk investasi di tempat lain oleh Pelindo II.

“Pemerintah, DPR dan masyarakat jangan terperdaya isu-isu sesat. Batalnya perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II justru akan merugikan negara, dan menguntungkan segelintir pekerja di JICT yang sudah berpenghasilan ratusan juta rupiah,” imbuhnya.

>>SUMBER<< 

Hari Kedua Mogok, SP JICT Tetap Dicuekin, Pelayanan Kapal Normal

Hari kedua aksi mogok kerja Serikat Pekerja Jakarta International Countainer Terminal (SPJICT) terus berlangsung, namun pihak manajemen tetap “cuek” dan membiarkan para karyawan yang memilih mogok melanjutkan aksinya. Ditengah aksi mogok kerja itu, pelayanan kapal tetap berjalan normal di empat terminal.

Para karyawan yang ikut ikut mogok bersama SPJICT msih berharap ada ruang bagi mereka untuk melakukan negosiasi, namun pintu itu seperti sudah tertutup. Pihak manajemen tetap memilih mengalihkan seluruh kapal yang masuk ke terminal lain di Tanjung Priok di luar JICT.

Direktur Lalulintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bay M Hasani mengatakan, aksi mogok dan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak pekerja. Namun pemerintah juga berkepentingan untuk memperlancar pelayanan.

“Karena itu hasil koordinasi disepakati bersama seluruh kapal yang masuk ke JICT dialihkan ke empat terminal  yang telah disiapkan. Biarkan aksi berlangsung, tapi layanan bongkar-muat tetap berjalan normal,” kata Bay.

Soal potensi kerugian yang akan diderita pihak manajemen JICT, adalah masalah internal. “Buat kami yang penting pelayanan tetap berjalan tanpa ada halangan,” jelas bay.

Nyatanya, sampai hari kedua, pelayanan kapal tetap berjalan normal dan tidak ditemukan adanya hambatan signifikan di lokasi. Setidaknya, sampai 10 Agustus 2017, akan masuk sebanyak 20 kapal, yang pelayanannya dibagi ke empat terminal.

“Silahkan saja mereka melanjutkan aksinya,” kata Bay.

Terkait aksi mogok kerja itu, Wakil Direktur PT JICT Riza Erivan mengatakan mereka yang ikut aksi mogok lanjutan makin berkurang, karena sejumlah karyawan lebih memilih bekerja dan meninggalkan aksi mogok bersama SPJICT.

Kata Riza, makin berkurangnya karyawan yang ikut aksi mogok terlihat dari surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Pihak manajemen sejak 1 Agustus 2017 telah mengedarkan surat bagi karyawan yang tetap bekerja untuk menandatangani surat edaran dan pihak manajemen berjanji akan melindunginya secara hukum.

Ada tiga hal penting yang termuat dalam surat edaran itu. Pertama manajamen memberikan surat pernyataan kepada pekerja yang isinya berkaitan dengan akan ikut mogok atau bekerja.

Kedua, bagi pekerja yang ingin menandatangani surat pernyataan bisa menyerahkan formulirnya ke manajemen mulai 1 Agustus sampai 2 Agustus 2017 pukul 06.00 WIB.

Ketiga, manajemen akan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja JICT yang menandatangani surat pernyataan tidak ikut mogok dan tetap bekerja.

Direksi memberikan apresiasi terhadap sikap dan sportif pekerja yang mendukung operasional perusahaan. “Mereka yang mau bekerja ini tahu hak dan kewajibannya,” kata Riza dalam keterangan tertulisnya.

Direksi JICT berharap para pekerja kembali menjalankan aktivitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan, karena aksi mogok kerja yang dilakukan SP JICT ini tidak hanya merugikan ekonomi negara dan pemegang saham, yang notabene adalah BUMN, namun juga pekerja.

Jika perusahaan rugi dampaknya juga tidak baik bagi pekerja. “Penghasilan mereka dapat berkurang. Hentikan aksi mogok itu dan kita sama-sama bekerja keras lagi,” jelasnya.

>>SUMBER<<

Pelabuhan Milik Publik, Bukan Punya SP JICT, Setop Kebiasaan Menyandera

WhatsApp Image 2017-07-31 at 17.13.43

JAKARTA –  Kebiasaan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT)  menyandera terminal dengan aksi mogok mendapat sorotan dari direksi JICT. Sebab mengganggu aktivitas di pelabuhan.

“Selain mengganggu pengguna jasa, juga mengancam aktivitas ekonomi logistik secara nasional,” ujar Direktur Namarin Siswanto Rusdi saat dihubungi di Jakarta, Senin (31/7/2017).

“Pelabuhan itu milik publik, bukan miliknya SP JICT. Jangan sandera terminal dengan ancaman mogok terus-menerus,” kata  Namarin Siswanto Rusdi  terkait rencana para pekerja itu yang akan mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017.

Menurut dia, pihaknya merasa prihatin atas perkembangan yang ada. Sebab  bila mogok terjadi,  hal itu dapat memengaruhi pelayanan terhadap pengguna jasa yang bersandar di terminal PT JICT.

“Terminal tersebut merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan kepelabuhanan atau logistik yang lebih luas, aksi mogok dipastikan akan mengganggu operasional fasilitas terkait,” katanya.

Rusdi menilai apa yang terjadi saat ini  tak lebih dari kegaduhan SP  dengan manajamen PT JICT terkait tuntutan mereka atas pembayaran bonus tahunan.

“Dalam setiap aksi mereka mengaku memperjuangkan kehendak dan selalu menggunakan jargon untuk ‘kepentingan nasional’ dan mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika tuntutannya tidak disetujui,” katanya.

Beberapa waktu sebelumnya, kata Rusdi, SP JICT juga merencanakan aksi yang sama, tetapi  batal digelar setelah berunding dengan pihak manajemen PT JICT.

Oleh karena itu, Rusdi menilai ancaman mogok sudah menjadi senjata SP JICT dalam memaksakan kehendak mereka dan mereka akan menyandera terminal peti kemas sebagai alat untuk negosiasi (bargaining). Karenanya, pada derajat tertentu, SP JICT sudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari hak yang diberikan oleh UU kepada mereka.

Ia juga menambahkan aksi mogok yang akan dilakukan oleh SP JICT kehilangan semua alasan pembenar.

“Semua orang tahu pendapatan pekerja JICT paling tinggi se-Indonesia. Sehingga, keinginan mereka yang meminta perbaikan kesejahteraan melalui bonus terasa menampar harga diri pekerja lain yang masih berkutat memperjuangkan hak normatif mereka,” kata Rusdi.

Jadi, lanjutnya dia berharap SP JICT berhenti membodohi publik dengan aksi mereka yang selalu dibungkus nasionalisme itu sehingga jangan sampai publik muak dengan mereka.

Karena itu, sekali lagi dia meminta SP JICT mengurungkan niat menggelar aksi mogok dan fokus bekerja demi kelancaran proses bongkar-muat peti kemas di Tanjung Priok.

“Dengan bekerja benar para pekerja JICT akan dinilai publik sebagai manusia yang bersyukur atas kesejahteraan yang telah dinikmati selama ini,” demikian Siswanto Rusdi.

Siapkan antisipasi

Sebelumnya, PT JICT telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar tetap bisa melayani seluruh pelanggan menyusul rencana aksi mogok kerja Serikat Pekerja JICT pada 3-10 Agustus 2017.

Direktur Utama PT JICT Gunta Prabawa menyatakan demi menjamin kelancaran proses kegiatan bongkar muat dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, maka pihaknya telah memiliki rencana darurat (contingency plan).

“Kami menyiapkan rencana kontingensi guna menjamin kelancaran proses kegiatan bongkar muat dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang menurun, yaitu melakukan langkah-langkah pengalihan layanan pelanggan ke terminal lain di Tanjung Priok,” kata Gunta Prabawa.

Sementara itu, untuk menghindari aksi mogok kerja pekerja, Dewan Direksi JICT juga telah menyampaikan surat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Utara untuk melakukan mediasi dengan SP JICT.

“Langkah ini dilakukan kami untuk mencari solusi terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan,” kata Gunta.

Direksi JICT turut menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan SP JICT dan mengklaim sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.

Direksi telah memenuhi pembayaran bonus karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan telah menjalankan poin-poin kesepakatan di dalam risalah rapat pada 9 Mei 2017.

Dengan demikian, direksi menganggap aksi mogok kerja yang akan dilakukan Serikat Pekerja JICT pada tanggal 3 hingga 10 Agustus 2017 tidak sah dan berpotensi merugikan negara.

>>SUMBER<<