Pekerja JICT mengakhiri aksi mogoknya

JAKARTA. Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) memutuskan menghentikan aksi mogok mereka. Sebelumnya, aksi mogok SP JICT direncanakan berlangsung mulai Kamis (3/8) hingga Kamis mendatang (10/8).

“Sejak 2014, kita berjuang agar JICT kembali ke tanah air. Rangkaian aksi kita untuk mencapai kemandirian nasional memang banyak rintangan, namun aksi kita akan selalu menuju ke arah cita-cita pekerja, nasionalisasi JICT!” tegas Nova Sofyan Hakim, Ketua SP JICT dalam keterangan tertulis, Senin (7/8).

Lewat keterangan tertulis itu pula, Nova dan kawan-kawannya menyatakan untuk mengakhiri aksi mogok per Senin (7/8) pukul 16.00. “Saya, menginstruksikan kepada semua anggota untuk kembali bekerja. Kita berikan pengabdian terbaik, dengan tetap menggalang perjuangan dan gerakan bersama berbagai elemen bangsa untuk menyelamatkan aset nasional, #SaveJICT,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) SP JICT, Firmansyah mengaku, dirinya dan kawan-kawan yang melakukan aksi mogok tidak mendapatkan jalan keluar atau solusi atas tuntutan mereka. “Tidak ada kesepakatan dan kami tidak melihat itikad baik direksi untuk melakukan perundingan dan yang lainnya. Menghentikan aksi mogok ini merupakan inisiatif kami,” ungkapnya.

Firman mengatakan, pihaknya diintimidasi oleh kerugian triliunan yang dialami oleh pengguna jasa pelabuhan. Seolah-olah kondisi tersebut timbul akibat aksi mogok mereka. Selain itu, SP JICT juga mendapat masukkan dari pihak eksternal, seperti pemerintah untuk segera kembali bekerja demi kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Kepentingan yang lebih daripada permasalahan kami ya soal kelancaran arus barang. Langkah ini kami ambil agar arus barang di pelabuhan bisa lancar kembali seperti semula,” jelas Firman saat dikonfirmasi KONTAN.

Selanjutnya, Firman menjelaskan, ia dan kawan-kawannya akan tetap melanjutkan perjuangan mengawal proses perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchison Port Holding (HPH). “Kami Akan lanjutkan perjuangan dengan instrumen lain, selain aksi mogok,” terangnya.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan memantau dokumen audit JICT yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat terkait.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh KONTAN, Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan menegaskan, pihak manajemen belum menawarkan perundingan apa pun pada pegawai, terhitung sejak aksi mogok dimulai. Ia pun juga tidak mengetahui alasan pasti, mengapa mendadak anggota SP JICT yang semula mogok menghentikan aksinya.

“Kami tidak menawarkan apa pun. Tidak ada perundangan atau apapun yang ditawarkan. Tau-tau mereka berhenti mogok sendiri,” ujarnya.

Selama ini, SP JICT yang melakukan aksi mogok mempermasalahkan perpanjangan kontrak JICT dengan HPH pada tahun 2019 mendatang. Perpanjangan kontrak tersebut akan menggelontorkan dana sekitar US$ 85 juta. Firman menjelaskan, dana tersebut disinyalir bakal merugikan negara dan memotong hak upah seluruh pekerja.

>>SUMBER<<

Namarin : Perpanjangan Kontrak Batal, JICT Bisa Digantikan Perusahaan Lain

Penolakan Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap perpanjangan kerjasama pengelolaan terminal dengan PT Pelindo II bakal berdampak buruk terhadap perusahaan itu.

Soalnya, jika perpanjangan kerjasama dibatalkan, pengelolaan dermaga yang menjadi terminal petikemas PT JICT saat ini akan kembali ke PT Pelindo II pada tahun 2019.

Direktur Namarin Institute Siswanto Rusdi mengungkapkan, sangat terbuka bagi Pelindo II mencari patner lain untuk mengelola terminal ex JICT. Hal itu terjadi jika perpanjangan kerjasama dibatalkan seperti keinginan sekelompok pekerja di SP JICT.

“Jika perpanjangan kontrak kerjasama batal, para pekerja PT JICTitu tidak akan punya kerjaan lagi, kan dermaganya di kembalikan ke Pelindo II saat kontrak berakhir di tahun 2019. Lalu akan bekerja dimana pekerja JICT yang berpenghasilan besar itu,” ungkap Siswanto Rusdi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Siswanto menegaskan, sangat tidak benar bila perpanjangan kerjasama antara JICT– Pelindo II dibatalkan, pengelolaan terminal petikemas terbesar ini akan langsung secara otomatis menjadi milik merah putih dalam artian dikelola langsung oleh PT JICT seperti dikampanyekan SP JICT.

Menurut Siswanto, jika kontrak kerjasama JICT-Pelindo II berakhir tahun 2019, secara hukum perseroan, PT JICT sebagai badan hukum masih akan tetap ada dan kecil kemungkinan bagi Pelindo II untuk membeli saham Hutchison Port Holding (HPH) di PT JICT. Sebaliknya, HPH juga mustahil menghibahkan sahamnya ke Pelindo II ataupun Kopegmar.

“Dengan tidak memiliki hak pengelolaan dermaga milik Pelindo II, PT JICT tidak mempunyai bisnis lagi dan hanya berisi karyawan bergaji mahal dan tukang protes. Mana ada investor yang mau membeli perusahaan seperti ini,” tegas Siswanto.

Pengamat industri kemaritiman ini menilai, kondisi JICT yang tidak bisa beroperasi itulah yang justru diharapkan segelintir pekerja di SP JICT. Karena situasi itu mengharuskan PT JICTmelakukan rasionalisasi.

Sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja JICT, jika rasionalisasi dilakukan, perusahaan harus membayar sejumlah kompensasi yang nilainya fantastis.

“Sesuai PKB setiap pekerja yang terkena rasionalisasi rata-rata bisa mendapat 4-6 miliar di 2019 saat kontrak berakhir. Artinya untuk 700 pekerja JICT biaya rasionalisasinya mencapai lebih 3 triliun” ungkap Siswanto.

Sesuai skenario SP JICT, setelah mendapatkan pesangon dari program rasionalisasi PT JICT, ex pekerja JICT ini berharap dapat dipekerjakan di perusahaan pengelola dermaga Pelindo II yang sudah dikembalikan JICT tadi. “Tapi saya yakin tidak ada perusahaan yang mau menerima pekerja eks JICT yang sudah tidak produktif dan terlalu banyak menuntut. Pasti pilih cari pekerja baru yang gajinya lebih terjangkau dan tidak mempolitisasi perusahaan,” ujarnya.

Skenario SP JICT membangkrutkan PT JICT dengan menolak perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II jelas merugikan negara.

Itu sebabnya, lanjut Siswanto, perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II adalah opsi terbaik. Pelindo II menjadi pemilik mayoritas di JICT dan mendapatkan biaya sewa dermaganya sebesar US$ 85 juta atau hampir Rp 1 triliun per tahun. Dana tersebut bisa digunakan untuk investasi di tempat lain oleh Pelindo II.

“Pemerintah, DPR dan masyarakat jangan terperdaya isu-isu sesat. Batalnya perpanjangan kerjasama JICT-Pelindo II justru akan merugikan negara, dan menguntungkan segelintir pekerja di JICT yang sudah berpenghasilan ratusan juta rupiah,” imbuhnya.

>>SUMBER<< 

Hari Kedua Mogok, SP JICT Tetap Dicuekin, Pelayanan Kapal Normal

Hari kedua aksi mogok kerja Serikat Pekerja Jakarta International Countainer Terminal (SPJICT) terus berlangsung, namun pihak manajemen tetap “cuek” dan membiarkan para karyawan yang memilih mogok melanjutkan aksinya. Ditengah aksi mogok kerja itu, pelayanan kapal tetap berjalan normal di empat terminal.

Para karyawan yang ikut ikut mogok bersama SPJICT msih berharap ada ruang bagi mereka untuk melakukan negosiasi, namun pintu itu seperti sudah tertutup. Pihak manajemen tetap memilih mengalihkan seluruh kapal yang masuk ke terminal lain di Tanjung Priok di luar JICT.

Direktur Lalulintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bay M Hasani mengatakan, aksi mogok dan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak pekerja. Namun pemerintah juga berkepentingan untuk memperlancar pelayanan.

“Karena itu hasil koordinasi disepakati bersama seluruh kapal yang masuk ke JICT dialihkan ke empat terminal  yang telah disiapkan. Biarkan aksi berlangsung, tapi layanan bongkar-muat tetap berjalan normal,” kata Bay.

Soal potensi kerugian yang akan diderita pihak manajemen JICT, adalah masalah internal. “Buat kami yang penting pelayanan tetap berjalan tanpa ada halangan,” jelas bay.

Nyatanya, sampai hari kedua, pelayanan kapal tetap berjalan normal dan tidak ditemukan adanya hambatan signifikan di lokasi. Setidaknya, sampai 10 Agustus 2017, akan masuk sebanyak 20 kapal, yang pelayanannya dibagi ke empat terminal.

“Silahkan saja mereka melanjutkan aksinya,” kata Bay.

Terkait aksi mogok kerja itu, Wakil Direktur PT JICT Riza Erivan mengatakan mereka yang ikut aksi mogok lanjutan makin berkurang, karena sejumlah karyawan lebih memilih bekerja dan meninggalkan aksi mogok bersama SPJICT.

Kata Riza, makin berkurangnya karyawan yang ikut aksi mogok terlihat dari surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Pihak manajemen sejak 1 Agustus 2017 telah mengedarkan surat bagi karyawan yang tetap bekerja untuk menandatangani surat edaran dan pihak manajemen berjanji akan melindunginya secara hukum.

Ada tiga hal penting yang termuat dalam surat edaran itu. Pertama manajamen memberikan surat pernyataan kepada pekerja yang isinya berkaitan dengan akan ikut mogok atau bekerja.

Kedua, bagi pekerja yang ingin menandatangani surat pernyataan bisa menyerahkan formulirnya ke manajemen mulai 1 Agustus sampai 2 Agustus 2017 pukul 06.00 WIB.

Ketiga, manajemen akan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja JICT yang menandatangani surat pernyataan tidak ikut mogok dan tetap bekerja.

Direksi memberikan apresiasi terhadap sikap dan sportif pekerja yang mendukung operasional perusahaan. “Mereka yang mau bekerja ini tahu hak dan kewajibannya,” kata Riza dalam keterangan tertulisnya.

Direksi JICT berharap para pekerja kembali menjalankan aktivitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan, karena aksi mogok kerja yang dilakukan SP JICT ini tidak hanya merugikan ekonomi negara dan pemegang saham, yang notabene adalah BUMN, namun juga pekerja.

Jika perusahaan rugi dampaknya juga tidak baik bagi pekerja. “Penghasilan mereka dapat berkurang. Hentikan aksi mogok itu dan kita sama-sama bekerja keras lagi,” jelasnya.

>>SUMBER<<

Pelabuhan Milik Publik, Bukan Punya SP JICT, Setop Kebiasaan Menyandera

WhatsApp Image 2017-07-31 at 17.13.43

JAKARTA –  Kebiasaan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT)  menyandera terminal dengan aksi mogok mendapat sorotan dari direksi JICT. Sebab mengganggu aktivitas di pelabuhan.

“Selain mengganggu pengguna jasa, juga mengancam aktivitas ekonomi logistik secara nasional,” ujar Direktur Namarin Siswanto Rusdi saat dihubungi di Jakarta, Senin (31/7/2017).

“Pelabuhan itu milik publik, bukan miliknya SP JICT. Jangan sandera terminal dengan ancaman mogok terus-menerus,” kata  Namarin Siswanto Rusdi  terkait rencana para pekerja itu yang akan mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017.

Menurut dia, pihaknya merasa prihatin atas perkembangan yang ada. Sebab  bila mogok terjadi,  hal itu dapat memengaruhi pelayanan terhadap pengguna jasa yang bersandar di terminal PT JICT.

“Terminal tersebut merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan kepelabuhanan atau logistik yang lebih luas, aksi mogok dipastikan akan mengganggu operasional fasilitas terkait,” katanya.

Rusdi menilai apa yang terjadi saat ini  tak lebih dari kegaduhan SP  dengan manajamen PT JICT terkait tuntutan mereka atas pembayaran bonus tahunan.

“Dalam setiap aksi mereka mengaku memperjuangkan kehendak dan selalu menggunakan jargon untuk ‘kepentingan nasional’ dan mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika tuntutannya tidak disetujui,” katanya.

Beberapa waktu sebelumnya, kata Rusdi, SP JICT juga merencanakan aksi yang sama, tetapi  batal digelar setelah berunding dengan pihak manajemen PT JICT.

Oleh karena itu, Rusdi menilai ancaman mogok sudah menjadi senjata SP JICT dalam memaksakan kehendak mereka dan mereka akan menyandera terminal peti kemas sebagai alat untuk negosiasi (bargaining). Karenanya, pada derajat tertentu, SP JICT sudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dari hak yang diberikan oleh UU kepada mereka.

Ia juga menambahkan aksi mogok yang akan dilakukan oleh SP JICT kehilangan semua alasan pembenar.

“Semua orang tahu pendapatan pekerja JICT paling tinggi se-Indonesia. Sehingga, keinginan mereka yang meminta perbaikan kesejahteraan melalui bonus terasa menampar harga diri pekerja lain yang masih berkutat memperjuangkan hak normatif mereka,” kata Rusdi.

Jadi, lanjutnya dia berharap SP JICT berhenti membodohi publik dengan aksi mereka yang selalu dibungkus nasionalisme itu sehingga jangan sampai publik muak dengan mereka.

Karena itu, sekali lagi dia meminta SP JICT mengurungkan niat menggelar aksi mogok dan fokus bekerja demi kelancaran proses bongkar-muat peti kemas di Tanjung Priok.

“Dengan bekerja benar para pekerja JICT akan dinilai publik sebagai manusia yang bersyukur atas kesejahteraan yang telah dinikmati selama ini,” demikian Siswanto Rusdi.

Siapkan antisipasi

Sebelumnya, PT JICT telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi agar tetap bisa melayani seluruh pelanggan menyusul rencana aksi mogok kerja Serikat Pekerja JICT pada 3-10 Agustus 2017.

Direktur Utama PT JICT Gunta Prabawa menyatakan demi menjamin kelancaran proses kegiatan bongkar muat dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, maka pihaknya telah memiliki rencana darurat (contingency plan).

“Kami menyiapkan rencana kontingensi guna menjamin kelancaran proses kegiatan bongkar muat dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang menurun, yaitu melakukan langkah-langkah pengalihan layanan pelanggan ke terminal lain di Tanjung Priok,” kata Gunta Prabawa.

Sementara itu, untuk menghindari aksi mogok kerja pekerja, Dewan Direksi JICT juga telah menyampaikan surat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Utara untuk melakukan mediasi dengan SP JICT.

“Langkah ini dilakukan kami untuk mencari solusi terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan,” kata Gunta.

Direksi JICT turut menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan SP JICT dan mengklaim sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.

Direksi telah memenuhi pembayaran bonus karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan telah menjalankan poin-poin kesepakatan di dalam risalah rapat pada 9 Mei 2017.

Dengan demikian, direksi menganggap aksi mogok kerja yang akan dilakukan Serikat Pekerja JICT pada tanggal 3 hingga 10 Agustus 2017 tidak sah dan berpotensi merugikan negara.

>>SUMBER<<

Kronologi Pekerja JICT Mogok, Tuntut Tambahan Bonus

WhatsApp Image 2017-07-28 at 16.08.24

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menegaskan telah memenuhi pembayaran bonus karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hal ini menyusul rencana mogok kerja Serikat Pekerja (SP) JICT di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 3-10 Agustus 2017.

Direktur Utama PT JICT, Gunta Prabawa, turut menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan SP JICT yang terus memaksakan kehendak. Padahal, Direksi JICT merasa sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku. Dewan Direksi JICT tidak pernah mengingkari kesepakatan sebagaimana dituduhkan SP JICT.

“Direksi telah memenuhi pembayaran bonus karyawan sesuai dengan PKB, dan telah menjalankan poin-poin kesepakatan di dalam Risalah Rapat pada 9 Mei 2017. Jadi aksi mogok tidak sah dan merugikan negara,” tegas Gunta dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Kuasa Hukum PT JICT, Purbadi Hardjoprajitno menjelaskan, aksi mogok kerja ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan bertahun-tahun oleh para karyawan. Dalam setiap melakukan aksi mogok kerja ini, selalu ada tuntutan dari mereka.

“Bertahun-tahun hal seperti ini terjadi, dimulai dari direksi berasal dari perusahaan Hutchinson Hong Kong. Apabila diancam, biasanya perusahaan akan memenuhi tuntutannya karena dinilai akan mengganggu pelayaran dan kinerja yang ada. Tidak heran bila aksi mogok kerja atau demo menjadi sebuah kebiasaan,” tegasnya.

Lebih jauh Purbadi, kini setelah konsensi baru saham Pelindo II dengan 51 persen dan Hutchinson 49 persen, lalu dengan perpanjangan konsensi baru, yaitu fee sekian juta dolar AS ke Pelindo. Para karyawan beranggapan pembayaran perpanjangan rental fee tersebut merugikan mereka.

Sebenarnya, fakta yang terjadi pada Mei 2017, lanjut Purbadi sudah ada bonus yang diberikan untuk karyawan sekitar Rp 47 miliar. Akan tetapi, dengan adanya perpanjangan rental fee yang dibayarkan Hutchinson untuk Pelindo ini, para karyawan menilai masih berhak menuntut tambahan bonus kembali, yaitu mencapai Rp 95 miliar.

“Bila tuntutan ini tidak dipenuhi merugikan mereka dan akan melakukan aksi mogok kerja,” ucapnya.

Menurut Purbadi, tuntutan ini ditolak oleh para pemegang saham, karena tidak ada dasar yang kuat. Perusahaan tidak menyetujui dan menolak permintaan karyawan tentang tambahan bonus, dengan alasan sudah diberikan pada Mei lalu sekitar Rp 47 miliar.

“Karyawan di JICT memiliki gaji selangit selama 4 tahun terakhir gaji naik rata-rata 20 hingga 25 persen setahun, atau 5 kali lipat lebih tinggi daripada inflasi selama periode 2012-2016,” katanya.

Berdasarkan dokumen keuangan dari JICT, level Staf menerima gaji mencapai Rp 35.909.547 per bulan atau Rp 430.914.570 per tahun. Untuk level Senior Staf, gajinya sebesar Rp 68.194.157 per bulan atau Rp 818.329.885 per tahun.

Sedangkan Supervisor memperoleh gaji Rp 60.195.282 dengan gaji per tahun Rp 722.343.389. Di level Supervisor Senior gajinya setiap bulan Rp 87.021.450 atau Rp 1.044.257.403 per tahun. Gaji Manajer setiap bulannya Rp 113.944.074 atau Rp 1.367.328.894 per tahun.

Untuk posisi Senior Manager, gaji setiap bulan Rp 132.654.358 dan Rp 1.591.852.301 per tahun. Untuk Kepengurusan Serikat Pekerja karyawan JICT adalah mulai posisi Staf memiliki gaji Rp 62.919.128 per bulan atau Rp 755.029.540 per tahun.

Untuk posisi Supervisor sebesar Rp 65.092.874 per bulan atau Rp 781.114.498 per tahun. Adapun untuk posisi Manager bergaji Rp 105.864.853 per bulan dengan gaji Rp 1.270.375.847 per tahun. Untuk posisi Senior Manager gajinya Rp 115.145.495 per bulan dengan gaji Rp 1.387.745.942 per tahun.

Purbadi juga menerangkan besarnya dana fasilitas dan tunjangan untuk karyawan JICT. Mereka mendapat bantuan biaya pendidikan anak untuk masuk Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 3.000.000, SMP sebesar Rp 3.750.000, lalu SMA sebesar Rp 4.500.000, serta Universitas sebesar Rp 22.500.000.

Tak hanya itu, ada juga biaya prestasi anak untuk yang SD sebesar Rp 2.000.000, untuk SMP sebesar Rp 2.500.000, untuk anak SMA sebesar Rp 3.150.000 dan yang kuliah di Universitas bantuan biaya prestasi sebesar Rp 5.000.000.

Biaya bantuan buku-buku pada setiap semester atau setiap enam bulan juga ada. Untuk anak yang SD Rp 1.000.000, anak yang SMP sebesar Rp 1.350.000, lalu anak yang SMA sebesar Rp 1.650.000 dan yang kuliah di Universitas sebesar Rp 2.650.000.

Para pekerja juga mendapat tunjangan transportasi untuk level Staf hingga Senior Manager yaitu Rp 1.445.024 hingga Rp 7.654,458. Tunjangan lain juga diberikan sebesar Rp 2.250.000 untuk bantuan khitanan dan persalinan. Kemudian bantuan uang saku haji Rp 6.500.000.

“Dengan data ini membuktikan gaji selangit, mereka masih menuntut banyak sangat tidak masuk akal dan profesional,” jelasnya.

Berlangsungnya aksi mogok kerja para karyawan JICT ini, diakui Purbadi, karena adanya surat yang diberikan oleh SP JICT kepada JICT terkait rencana mogok kerja 3-10 Agustus 2017. Salah satu faktor penyebab mogok tersebut karena bonus yang diterima karyawan pada 2016 menurun sebesar 42,5 persen dibandingkan bonus pada 2015.

“Penurunan tersebut terjadi karena PBT (Profit Before Tax) JICT menurun dari US$ 66.335.734 pada 2015 menjadi US$ 44.198.502 pada 2016,” papar Purbadi.

>>SUMBER<< 

Wow, gaji level manager di JICT Rp 1,6 M per tahun

JAKARTA. Rencana mogok kerja Serikat Pekerja (JICT) SP JICT pada 3-10 Agustus nanti menuai kecaman banyak pihak. Pasalnya, ancaman mogok tersebut lebih didorong oleh keinginan SP agar direksi menambah bonus kerja. Padahal saat ini pendapatan pekerja JICT sudah termasuk yang terbesar di pelabuhan di Indonsia, bahkan Asia.
 
Dokumen gaji pekerja JICT yang beredar luas dikalangan wartawan menyebutkan, gaji pekerja JICT selama 4 tahun terakhir naik rata-rata 20-25% setahun, lima kali lipat lebih tinggi daripada inflasi selama periode 2012-2016.
 
Dokumen itu menyebutkan, strata gaji di JICT terbagi mulai level 4 (junior staf) hingga level 9 (senior manager). Seorang pekerja dengan level senior manager menerima penghasilan bersih Rp 1,6 miliar atau lebih dari Rp 133 juta per bulan.
 
Sementara pekerja level junior staf, level terendah di JICT, seperti bagian administrasi, memperoleh penghasilan hingga Rp 600 juta setahun atau lebih dari Rp 50 juta sebulan. Seluruh pajak penghasilan pekerja JICT tersebut dibayarkan oleh perusahaan.
 
Dan sepanjang tahun 2009-2016, gaji karyawan JICT pun naik tajam. Sebagai contoh, pada tahun 2009 seorang supervisor seperti ketua SP JICT Nova Hakim, menerima penghasilan bersih sebesar Rp 292 juta, sementara tahun lalu level tersebut penghasilannya sudah mencapai Rp 920 juta. Artinya, selama 7 tahun ini, penghasilan pekerja JICT naik 216% atau rata-rata 30% per tahun.
 
Terkait aksi mogok tersebut, SP JICT meminta direksi agar membayarkan bonus tambahan untuk kinerja 2016. Padahal pada 10 Mei 2017 lalu, direksi telah membayarkan bonus sebesar Rp 47 miliar kepada pekerja JICT. Penghasilan pekerja pun di tahun 2017 ini naik 4-5 lipat daripada inflasi 2016.
 
Sikap SP JICT yang terus memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan uang lebih besar dari perusahaan mendapat kecaman sejumlah pihak.
 
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi menilai sikap SP JICT untuk mendapatkan uang lebih besar tersebut sangat berlebihan. Ditengah situasi ekonomi yang sedang melambat saat ini, aksi mogok yang dilakukan pekerja justru akan memperburuk situasi. Apalagi tuntutan kesejahteraan yang disuarakan pekerja sudah dibayarkan perusahaan.
 
“Selama ini sudut pandang pekerja selalu pengen gaji tinggi, kerja ringan. Seharusnya pekerja memikirkan gimana caranya menaikkan produktivitas perusahaan, bukan justru menghancurkan perusahaan ditengah kondisi pasar yang lagi sulit,” ujar Sularsi, Kamis (27/6).
 
Sulastri bilang, SP seringkali bersebarangan dengan perusahaan dengan tuntutan sangat tinggi. Padahal untuk konteks JICT, dengan penghasilan ratusan, bahkan miliaran rupiah setahun, seharusnya pekerja sudah sangat bersyukur.
 
“Pekerja kan tidak punya saham, jika memang tidak sejalan dengan pemilik pilihannya ada dua, mengikuti aturan atau keluar. Bukan malah membuat perusahaan jadi mati, kepentingan individual seperti ini yang sangat berbahaya,” tegasnya.
 
Wakil Ketua Kadin Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan, Rico Rustombi, menyatakan rencana aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja JICT berpotensi menyebabkan terganggunya arus masuk dan keluar barang di pelabuhan.
 
“Mogok akan memberikan banyak kerugian kepada semua pihak, termasuk SP JICT sendiri. Apalagi penghasilan pekerja JICT sudah begitu luarbiasa, kok masih saja kurang.” kata Rico. #StopMogokJICT 

Kisah Kasih di Pelabuhan Priok

Capture

Pelabuhan Priok, di sana bukan hanya ada JICT dan sekelumit ‘ndumel’-nya Serikat Pekerja (SP) JICT yang nuntut kenaikan gaji lalu rama-ramai demo di jalanan dan sosmed mau bela aset negara.

Ternyata eh ternyata, disana juga, di Pelabuahan Priok ada kisah kasih sejoli beda profesi. Yang satu berstatus pekerja JICT yang provokasi demo naik gaji. Dan satu lagi berstatus sebagai pekerja terhormat di senayan.

Si pekerja di gedung senayan sejak tahun 2015 lalu aktif mengakomodir kegaduhan di Pelindo II, induk dari JICT, sampai kemudian terbentuklah Pansus Pelindo II.

Dari sanalah, kisah kasih dua sejoli beda profesi ikut bersemi seharum isu nasionalisme yang menyerbak untuk menutupi getolnya minta naik gaji.

Kabar teranyar, kedua sejoli kembali bertemu di konferensi pers bertajuk “Mengecam Gugatan JICT Terhadap Pekerja” tempo hari. Asyik boyyy…

Kedua sejoli makin kompak menolak JICT padahal ditemukan fakta bahwa sejak Oktober 2014 soal perpanjangan kontrak JICT dengan HPH sudah disetujui oleh SP JICT.

Disisi lain, SP JICT menolak dilakukan audit dana Program Tabungan Investasi (PTI) yang disalahgunakan untuk biayai aksi demo. Hak karyawan justru mereka yang potong.

Kisah kasih di Pelabuhan Priok hanyalah sekelumit cerita dibalik ngeyelnya SPJICT yang menuntut gaji naik dan bonus dibayar JICT padahal nilai kinerja mereka tak memenuhi syarat baik.*